Militer Sudan: Kami Rebut Kekuasaan untuk Cegah ‘Perang Saudara’

Khartoum, MINA – Panglima angkatan bersenjata Sudan membela perebutan kekuasaan oleh militer, dengan mengatakan dia telah membubarkan pemerintah untuk menghindari perang saudara.

Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak mengumumkan pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengatakan pada Selasa (26/10) bahwa tentara tidak punya pilihan selain mengesampingkan politisi yang menghasut melawan angkatan bersenjata, AlJazeera melaporkan.

Sementara para pengunjuk rasa turun ke jalan berdemonstrasi menentang pengambilalihan itu setelah sehari bentrokan mematikan.

Kudeta atau pengambilalihan militer pada Senin (25/10) menghentikan transisi Sudan ke demokrasi, dua tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan pemimpin lama Omar Al-Bashir.

“Bahaya yang kita saksikan minggu lalu bisa membawa negara itu ke dalam perang saudara,” kata Al-Burhan, merujuk pada demonstrasi menentang prospek kudeta.

Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok, yang ditahan pada Senin bersama dengan anggota kabinetnya yang lain, tidak dilukai dan telah dibawa ke rumah Al-Burhan sendiri, kata sang jenderal.

“Perdana menteri ada di rumahnya. Namun, kami takut dia dalam bahaya sehingga dia ditempatkan bersama saya di rumah saya,” ujar Al-Burhan.

Sumber militer Selasa (26/10) malam mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamdok dan istrinya telah diizinkan kembali ke rumah mereka di Khartoum.

“Tidak jelas berapa banyak kebebasan yang dia miliki dan apakah dia akan diizinkan untuk berbicara kepada media atau melakukan kontak dengan siapa pun dalam beberapa hari mendatang,” kata Hiba Morgan pewarta Al Jazeera yang melaporkan dari Khartoum.

Al-Burhan telah muncul di TV pada Senin (25/10) yang mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan Al-Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan warga sipil, dan memimpin Sudan menuju pemilihan umum yang bebas.

Halaman Facebook kantor perdana menteri, tampaknya masih di bawah kendali loyalis Hamdok, dan menyerukan pembebasannya serta para pemimpin sipil lainnya. (T/R6/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)