Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo-Sandi

Rendi Setiawan - Kamis, 27 Juni 2019 - 22:09 WIB

Kamis, 27 Juni 2019 - 22:09 WIB

1 Views

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) mengetuk palu didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) untuk menutup sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

Jakarta, MINA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak semua gugatan tim hukum paslon 02 Prabowo-Sandi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penetapan hasil pemilihan umum (pemilu) pilpres  yang dimenangkan paslon 01 Jokowi-Ma’ruf.

Keputusan tersebut disepakati sembilan hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres di Gedung MK, Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6).

Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam gugatannya melayangkan sejumlah keberatan seperti adanya TPS siluman, posisi KH Ma’ruf Amin di BNI Syariah dan BRI Syariah, hingga Prabowo kehilangan suara di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengawali putusannya.

Baca Juga: HGN 2024, Mendikdasmen Upayakan Kesejahteraan Guru Lewat Sertifikasi

MK menegaskan, lembaganya punya kewenangan mengadili permohonanan yang diajukan pemohon. Kendati berwenang mengadili, MK menolak hampir semua dalil yang diajukan oleh pemohon.

MK juga menyebut tidak menemukan adanya bukti yang meyakinan mengenai ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI.

“Dalil permohonan a quo, bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan atas adanya ketidaknetralan aparatur negara,” kata Hakim Konstitusi Aswanto.

Ia mengatakan, lembaganya telah memeriksa secara seksama dan hati-hati berbagai bukti dan keterangan yang disampaikan tim hukum BPN. (L/R06/P2)

Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Indonesia
Indonesia
Kolom