MS KABAN: TAK WAJAR RAKYAT INDONESIA MISKIN

KAHMI (15/9) di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta. " width="300" height="278" /> MS Kaban bersama Sekjen Kementerian Kehutanan pada Seminar KAHMI (15/9) di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta.

Jakarta, 21 Dzulqa’dah 1435/15 September 2014 (MINA) – Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Malem Sambat (MS) Kaban, yang juga Mantan Menteri Kehutanan era Kabinet Indonesia Bersatu mengatakan, tidak sepantasnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin.

“Potensi yang luar biasa ada di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengandalkan satu komoditas saja bisa mengangkat kemiskinan,” kata Kaban dalam pembukaan Seminar Nasional Kedaulatan Pangan, Energi dan Hasil Hutan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin malam (15/9).

Menurutnya, dengan andalan dari komoditas kayu sengon berumur enam bulan saja mestinya rakyat bisa sejahtera. “Bayangkan harganya saat ini mencapai Rp. 1,2 juta per meter kubik”, ujar Kaban berharap masyarakat mulai melirik bisnis dari sektor kehutanan.

Ia mengatakan, peran hutan sebagai pendukung sektor pangan dan energi sangatlah penting. Hutan memiliki fungsi utama penyedia kayu bagi kebutuhan pembangunan.

Baca Juga: Prof Asrorun Niam: Tujuan Fatwa untuk Kemaslahatan Hakiki

“Selain untuk kebutuhan domestik, telah lama kayu menjadi andalan devisa negara melalui jalur ekspor kayu berupa kayu lapis, pulp dan kertas serta produk furnitur ke berbagai penjuru dunia,” kata Kaban. Menurutnya, arus perdagangan dan investasi di sektor industri perkayuan memang tumbuh signifikan seiring peningkatan produk kayu.

Namun Kaban mengingatkan, agar hal itu jangan membuat Indonesia terlena. “Ekspor kita masih jauh di bawah negara-negara produsen utama seperti Cina dan Vietnam,” tegasnya.

Saat ini, dengan dilahirkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia diharapkan akan membangkitkan sektor kehutanan bagi kemaslahatan rakyat. Ia menandaskan bahwa kejayaan kehutanan akan tercapai, jika komitmen semua stakeholder berjalan seirama untuk martabat bangsa Indonesia.

Sistem itu dibangun dengan susah payah, akhirnya diakui dan diapresiasi oleh berbagai negara di dunia, Kaban melanjutkan, jika kondisinya sudah demikian, barulah tercapai apa yang disebut kedaulatan dalam pengelolaan hasil hutan.

Baca Juga: KH Afifuddin Muhajir: Fatwa Dibutuhkan Sepanjang Zaman

“Harus diakui, sekarang Indonesia belum sepenuhnya berdaulat pangan, energi, dan hasil hutan karena baru 20 persen saja rakyat menikmatinya,” jelas Kaban. (L/R12/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Pelatihan UMKM di Jakarta Diharap Lahirkan Muzaki Baru