Jakarta, MINA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda terkait perang Rusia dan Ukraina.
Dalam surat pernyataan pers Pimpinan Muhammadiyah Nomor 003/PER/I.0/1/2022 disebutkan bahwa kedua belah pihak (Rusia-Ukraina) berusaha mencari dukungan politik internasional.
“Peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam, hendaknya tetap menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata PP Muhammadiyah dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (3/3).
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, sangat prihatin dengan peperangan Rusia-Ukraina. Peperangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa baik yang meninggal dunia maupun luka-luka.
Baca Juga: Sempat Putus Total, Jalur Gayo Lues-Aceh Timur Kembali Normal
“Sebagian korban adalah masyarakat sipil. Peperangan bukanlah jalan keluar menyelesaikan masalah,” katanya.
Muhammadiyah mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata, dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan.
“Mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan, melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri peperangan, karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya,” jelasnya.
Muhammadiyah juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri.
Baca Juga: Anggota Baru PWI Kota Bogor Siap Majukan Organisasi
“Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya,” ujarnya.
Muhammadiyah menegaskan, di era tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian, semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati, dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan. (T/R6/R1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jateng Siap Pimpin Swasembada Pangan Nasional, Rakor Perdana 2025 Digelar 15 Januari