Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Kontrol Rumah Sakit

Jakarta, 13 Syawal 1437/18 Juli 2016 (MINA) – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, kasus vaksin palsu yang akhir-akhir ini terjadi harus dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki mekanisme pengontrolan terhadap rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Adanya vaksin palsu ini sesungguhnya sebagai pelajaran bagi kita, ini poin pentingnya, khususnya bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait bagaimana kontrol kebijakan terhadap rumah sakit-rumah sakit agar terpagari dari kepentingan-kepentingan bisnis di dunia medis yang akhirnya menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri,” kata Haedar usai Silaturahim Idul Fitri 1437 H di Kantor Muhammadiyah, Menteng, Senin (18/7).

Haedar mengatakan, poin penting selanjutnya adalah untuk mengingatkan pemerintah, khususnya Kemenkes agar memperhatikan sisi kesehatan masyarakat. “Rumah sakit seharusnya menjadi wahana agar orang yang sakit menjadi sehat dan ada pula peran untuk kemanusiaan di sana,” ujar Haedar.

Lebih lanjut, Haedar menambahkan, pemerintah harus segera menindak para pembuat vaksin palsu agar nantinya rumah sakit di Indonesia tidak dijadikan sarang oleh para kapitalis untuk melebarkan sayap mereka.

Baca Juga: Menag RI dan Dubes Sudan Bahas Kerja Sama Pendidikan

“Sebenarnya bukan hanya vaksin palsu, nanti akan para kapitalis memunculkan hal-hal yang palsu lagi, sebelumnya sudah ada ijazah palsu, buku nikah palsu, kalau tidak ditindak segera, nanti keluar palsu apalagi,” ujar Haedar.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan segera menelusuri dan menindak tegas siapa saja yang terbukti bersalah dalam kasus pengunaan dan penyebaran vaksin palsu itu.

“Kami tentu akan menelusuri lebih jauh terkait soal vaksin palsu, siapa saja yang berada di belakangnya pasti akan kami tindak tegas sesuai jalur hukum,” kata Tito. Hal itu, untuk menghindari kesalahan prosedur dan kasus salah tangkap. (L/P011/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Mendikti Sampaikan Tiga Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Indonesia