Muhammadiyah: Pemerintah Harus Jadi Pengendali Berita Hoax Pandemi Covid-19

Yogyakarta, MINA – Tim Media Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) mengatakan, pemerintah harus menjadi pengendali utama dalam memerangi berita hoax mengenai Pandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulisnya, Muhammadiyah mengatakan, sudah beberapa kali berita hoax terkait Covid-19 bermunculan dan meresahkan masyarakat luas.

“Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi para otoritas negara dalam mengendalikan informasi menyimpang dan menyajikan informasi yang positif bagi masyarakatnya dengan pedoman memasifkan informasi positif sehingga dapat mengeleminasi informasi negatif,” ujar keterangan itu

Ismail Fahmi, Founder Drone Emprit menyampaikan, sejak awal pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas terkait Covid-19 ini yang mengakibatkan kesalahan informasi.

“Soal kepercayaan itu belum terkelola dengan baik, banyak isu-isu yang pro kontra, banyak informasi simpang siur dan itu membuat publik akhirnya kurang percaya pada informasi yang ada di pemerintah” ujarnya.

Ia juga mengatakan, berbagai hoax bermunculan hingga menumbuhkan konspirasi dan stigma negatif masyarakat terhadap tenaga medis dan pasien positif Covid-19. Masyarakat justru mudah sekali termakan oleh informasi yang bersifat bombastis tanpa adanya ilmu yang mendasar.

Dr. Slamet Budiarto, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berpendapat bahwa pemerintah dalam menangani Covid-19 telah menanggalkan kacamata preventif dan promotif.

Dr. Slamet menjelaskan bahwa informasi hoax yang berasal dari masyarakat memang jauh lebih banyak dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh pemerintah, namun dampaknya akan jauh lebih kuat informasi dari pemerintah dibandingkan dari masyarakat karena pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk didengar.

“Jadi ini tergantung pada leadership pemerintah untuk mengelola informasi yang akurat, jangan sampai pemerintah membuat hoax, sampai pakar pun bisa membuat hoax, jangan sampe herbalis membuat hoax,” tegasnya.

Diharapkan, baik pemerintah maupun masyarakat bisa lebih selektif dalam menyaring informasi. Informasi yang benar harus lebih banyak diedarkan dibandingkan informasi yang tidak benar. (R/R7/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)