Muhammadiyah: Rencana Indonesia Impor 1 Juta Ton Beras Timbulkan Polemik

Jakarta, MINA – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor satu juta ton beras dari Thailand menimbulkan polemik.

Sebab rencana itu mencuat saat masa panen raya pertama tahun ini yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.

Ia menambahkan, hal itu juga merupakan sesuatu yang mengejutkan karena sebelumnya Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang memastikan pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya.

“Sebab kalau itu dilakukan maka jelas akan menghancurkan harga beras petani. Apalagi kalau kita kaitkan dan hubungkan dengan pernyataan Presiden yang menghimbau seluruh masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing apalagi produk tersebut sudah bisa disuply oleh anak-anak bangsa,” kata Anwar dalam keterangan pers yang diterima MINA, Senin (22/3).

“Tetapi mengapa dalam kasus beras kok yang terjadi seperti ini? Kenapa tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat? Diekspor tentu jelas tidak bisa lalu oleh para petani kita akan dijual kemana beras tersebut sementara mereka perlu uang,” katanya.

“Untuk itu apa yang disampaikan presiden, agar kita membeli produk bangsa kita sendiri karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat bahkan dalam pasal 33 UUD 1945 pemerintah diamanati untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagi tegaknya amanat dari konstitusi maka pemerintah harus hadir membela rakyat,” tegas Anwar juga Wakil Ketua umum MUI.

Kalau alasannya beras petani tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, kata Anwar yang juga pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, maka bukankah itu kesalahan dari pemerintah karena UUD 1945 sudah mengingatkan sejak Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu bahwa tugas pemerintah adalah mencerdaskan rakyat sehingga tidak ada produksi beras mereka yang tidak sesuai dengan keinginan yang dikehendaki oleh pemerintah.

“Saya melihat masalah ini adalah cerminan buruknya koordinasi diantara para pejabat negara di negeri ini, sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda, yang menjadi korban adalah rakyat,” ujar Anwar.

Padahal menurut Anwar, tugas pemerintah dan tujuan mendirikan negara untuk membela dan melindungi rakyat. Kalau Menteri Perdagangan menyatakan jangan salahkan menteri dan pejabat yang lain tapi salahkanlah dirinya.

“Saya jadi bingung sendiri saya tidak hendak meminta sang menteri mundur dari jabatannya karena saya lihat beliau juga tampak tulus oleh saya dalam menghadapi dan mengatasi masalah. Tapi di Jepang dan beberapa negara lain bila ada sang menteri yang menyatakan dirinya dialah yang bersalah maka dia mundur,” katanya.

“Tetapi saya tidak menginginkan hal tersebut, yang diinginkan jangan ada kebijakan dibuat pemerintah yang merugikan rakyat dan semangat yang ada dalam ucapan Presiden Jokowi cintai dan belilah produk dalam negeri, tujuannya adalah jelas agar bisa memperbaiki nasib rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka,” imbuhnya. (R/R4/RE1)

Mi’raj News Agency (MINA)