MUI Apresiasi Permintaan Maaf BNPT Soal Ponpes Terafiliasi Terorisme

Jakarta, MINA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengapresiasi langkah tulus dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dalam menyikapi beredarnya penyebutan 198 pondok pesantren (ponpes) terafiliasi terorisme yang berdampak pada kegaduhan publik, dengan penyampaian permohonan maaf secara terbuka.

Dia juga menyatakan, MUI komitmen untuk terus sinergi dalam penanganan dan penanggulangan terorisme.

“Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari Pak Kepala dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam tadi. MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing. Diskusi tadi semata untuk memperkuat sinergi dan membangun kesepahaman,” ujar Niam usai pertemuan silaturrahim MUI-BNPT di Kantor MUI, Jakata Pusat, Kamis (3/2).

BNPT mengakui ada kesalahan terkait diksi rilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam.

Dalam pertemuan silaturrahim tersebut, Kepala BNPT menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan mendengar masukan yang disampaikan oleh pimpinan MUI.

Boy menyadari bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu.

Karena itu, BNPT menyampaikan permohonan maaf kepada MUI dan pimpinan pondok pesantren yang merasa terusik dengan penyampaian hal tersebut disertai dengan komitmen untuk mengubah diksi yang bisa dinilai stigma buruk pada pesantren.

“Jangan ada lagi menyebut pondok pesantren,” ujar Boy dengan menunjukkan tangan ke para Deputi dan pimpinan BNPT yang ikut dalam silaturrahim.

Niam yang ikut dalam pertemuan menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung sangat baik dan akrab, ada kesamaan pandang mengenai penanggulangan terorisme dengan multipendekatan.

“Dalam hal isu sensitif, perlu ada diskusi intensif agar tidak kontraproduktif dan berdampak pada rusaknya ikhtiar penanggulangan terorisme yang sudah dibangun selama ini. Point ini menjadi komitmen bersama dalam langkah selanjutnya,” ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MUI Bidang Hukum Noor Ahmad, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pengkajian Utang Ranuwijaya, Ketua MUI Bidang Seni Jeje Zainudin, Sekjen MUI Amirsyah, Wakil2 Sekjen, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma, dan Ketua BPET MUI Syaukillah. Sementara dari BNPT hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Sestama BNPT, seluruh deputi dan beberapa direktur BNPT.(R/R1/P1)