MUI Dorong Pemerintah Terapkan Ekonomi Adil Tanpa Dominasi Kepemilikan

Bandar Lampung, 12 Sya’ban 1438/9 Mei 2017 (MINA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan proposional tanpa ada monopoli kepemilikan.

Hal ini disampaikan dalam surat keputusan Rapat Koordinasi antar Daerah Majelis Ulama Indonesia wilayah II / Sumatera Bagian Selatan tahun 2017 No. :  Kep-001 /Rakorda/MUI-Sumbagsel/V/2017 yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa (9/5).

Dalam surat tersebut, MUI berharap tidak ada lagi desentralisasi ekonomi yang hanya dimiliki oleh segelintir orang sehingga setiap individu bisa berkarya dan berwirausaha secara bebas. Hal ini bertujuan untuk mengikis adanya kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.

Pada surat itu juga menyebut, bahwa untuk menghapuskan kesenjangan tersebut, MUI juga melakukan beberapa upaya di antaranya merubah pola fikir masyarakat yang masih bersikap apatis terhadap dunia dengan memberi pencerahan melalui media, spanduk dan lain-lain serta membekali keterampilan berwirausaha.

Selain membekali lifeskil, MUI juga memberi dukungan berupa dana, yang rencananya dana tersebut akan dihimpun dari hasil usaha MUI dan bantuan pemerintah melalui APBD serta dari pihak-pihak lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian MUI terhadap perekonomian umat yang saat ini semakin terpuruk.

Rapat Koordinasi antar Daerah Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Sembangsel yang dilakukan pada Jum’at-Ahad (5-7/5) di Bandar Lampung menghasilkan beberapa keputusan di anataranya dalam bidang perkembangan ekonomi syariah, pengembangan dakwah dan bidang literasi media. (T/ism/B01B05).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA).