Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-2 Tahun 2022 di Jakarta pada 8-10 Desember 2022.
Ketua Steering Committee (SC) Mukernas ke-2 MUI Prof Utang Ranuwijaya menyampaikan agenda pokok yang dibahas di dalam mukernas ada tiga. Pertama, membahas keorganisasian MUI. Tujuannya untuk memperbaiki struktur, sistem, manajemen, dan melakukan peningkatan mutu organisasi.
“Agenda kedua, mengenai program kerja MUI. Ada dua yang dibahas, yaitu program kerja yang sudah dilaksanakan tahun 2022, artinya mengevaluasi program kerja, dan perumusan atau penentuan program kerja prioritas untuk 2023,” kata Prof Utang demikian keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/12).
Ia mengatakan, pada dasarnya penentuan program kerja prioritas setiap tahun harus mengacu secara umum kepada program kerja hasil musyawarah nasional MUI tahun 2020.
Baca Juga: Industri Farmasi Didorong Daftar Sertifikasi Halal
“Apapun yang diprogramkan setiap tahun semuanya harus mengacu kepada program yang sudah ditetapkan pada musyawarah nasional,” imbuhnya.
Prof Utang menjelaskan, ada kebebasan membuat program kerja, tapi yang penting ada kaitannya dengan hasil musyawarah nasional. Karena tentu setiap tahunnya program kerja bisa berbeda-beda, sesuai situasi dan kondisi tahun yang bersangkutan.
Seperti sekarang menjelang tahun politik, tentu program kerja harus bisa mengantisipasi, tidak menimbulkan kegelisahan, tidak memancing persoalan yang berakibat terjadinya gesekan, dan lain sebagainya.
“Pada dasarnya, MUI harus bisa memayungi dan bisa menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan hanya melihat umat, tapi bangsa dan negara juga menjadi perhatian MUI,” ujar Prof Utang.
Baca Juga: Cuaca Jakarta Cenderung Mendung, Sebagian Hujan Ringan Sore Hari
Ia menambahkan, agenda ketiga dalam mukernas adalah merumuskan rekomendasi. Setiap MUI menggelar agenda berskala nasional selalu mengeluarkan rekomendasi untuk internal MUI, masyarakat, pemerintah, internal dalam negeri, dan dunia internasional. MUI mengharapkan rekomendasi itu lengkap.
Prof Utang menyampaikan, poin-poin rekomendasi belum bisa disampaikan sebelum menggelar rapat pleno. Namun, rekomendasinya kemungkinan untuk internal MUI berupa perbaikan dan harapan.
“Sementara, kepada internal bangsa Indonesia termasuk pemerintah, termasuk ke lembaga-lembaga negara kita harapkan ada kemajuan dan peningkatan mutu supaya betul-betul apa yang kita lakukan di negeri ini semata-mata untuk kebaikan dan kemajuan, persatuan dan kesatuan, dan menjaga NKRI,” jelas Prof Utang.
Ia mengatakan, rekomendasi untuk dunia internasional, kemungkinan MUI menyarankan agar terciptanya perdamaian berkeadilan, berkeadaban dan lain sebagainya. (R/R4/P2)
Baca Juga: Menag Akan Buka Fakultas Kedokteran di Universitas PTIQ
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Presiden Prabowo Bertekad Perangi Kebocoran Anggaran