MUI HARUS JADI PUSAT PENGADUAN MUSLIM INDONESIA

Fahira Idris, Anggota Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Photo: MINA)" width="300" height="263" /> Fahira Idris, Anggota Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Photo: MINA)

Jakarta, 12 Dzulqa’dah 1435/9 September 2014 (MINA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus menjadi pusat pengaduan segala aktivitas Muslim di Indonesia terutama masalah hijab yang masih menjadi polemik.

Hal itu, dikatakan anggota Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fahira Idris kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin malam (8/9), di Jakarta.

“MUI siap untuk menampung segala keluhan umat prihal masalah yang membutuhkan bantuan kami,” katanya.

Saat ini, Fahira telah menerima beberapa jenis pengaduan dari berbagai pihak, seperti masalah hijab, pernikahan beda agama, konten media yang berisi pornografi. Setidaknya, untuk masalah hijab sendiri wanita asal Padang ini mengaku telah menerima 500 pengaduan.

Atas dasar itu, MUI akan selenggarakan Konferensi Hijab Indonesia sebagai bentuk solidaritas atas pelarangan jilbab di berbagai tempat di wilayah Indonesia, terutama di Bali yang baru ini terjadi.

Konferensi yang akan dilaksanakan pada 27 Oktober mendatang itu rencananya akan dihadiri 100 peserta yang berasal dari 100 organisasi Muslim yang ada di Indonesia.

“Kita akan mengundang seluruh ormas Islam dan komunitas peduli jilbab di seluruh Indonesia,” kata anggota Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fahira Idris kepada MINA.

Fahira mengatakan, latar belakang digelarnya Konferensi adalah hari hijab internasional yang di peringati setiap 4 September, di mana pada 2002 yang lalu Muslimah Prancis mendapatkan diskriminasi, mereka dikucilkan oleh masyarakat, disiksa hanya karena mereka mengenakan jilbab.

Pihaknya menyayangkan, pelarangan tersebut kini justeru terjadi di Indonesia negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

“Di Prancis sudah mencabut diskriminasi hijab, miris sekali jika di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim masih ada pelarangan jilbab,” tegasnya.

Dia menghimbau kepada semua pihak untuk merapatkan barisan menolak diskriminasi penggunaan hijab bagi Muslimah di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia tertutama Bali.

Fahira mengatakan, konferensi solidaritas hijab Indonesia diharapkan menjadi wadah advokasi para Muslimah di Indonesia yang dalam kehidupan sehari-harinya masih mengalami deskriminasi karena mengenakan hijab.

Dia menambahkan tujuan diadakan acara tersebut untuk memperkuat solidaritas Muslimah Indonesia agar tidak ada lagi pelarangan penggunaan hijab di Indonesia.

“Goal dari acara kita adalah menghilangkan pelarangan penggunaan hijab dan memerdekakan mereka dari bentuk diskriminasi di Indonesia”.(L/P004/R04/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)