MUI Minta Prabowo Jadikan Isu Palestina Masuk Program 100 Hari Pertama

Jakarta, MINA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadikan isu pembelaan terhadap Palestina sebagai program 100 hari pertama.

“Indonesia ke depan di bawah kepeminpinan Presiden Prabowo dalam hari-hari pertama kepemimpinannya perlu meletakkan isu pembelaan terhadap Palestina sebagai program 100 hari pertama,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, mengutip MUIDigital, Kamis (10/10).

Hal ini disampaikan oleh Sudarnoto dalam peringatan satu tahun Taufan Al-Aqsa, sebuah operasi militer dari pejuang Palestina terhadap penjajah Zionis Israel pada 7 Oktober 2023.

“Selama satu tahun ini, kebusukan, kebobrokan moral dan kejahatan Israel semakin terbuka secara kasat mata di pentas internasional. Per hari ini, genosida terus dilakukan bahkan diekskalasi hingga Lebanon Selatan oleh Israel,” sambungnya.

Baca Juga: Tausiyah Kebangsaan, Prof Miftah Faridh: Al-Qur’an Hadits Kunci Hadapi Segala Fitnah Akhir Zaman

Oleh karena itu, MUI meminta Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk menjadikan isu pembelaan terhadap Palestina sebagai program 100 hari pertama.

Sudarnoto menambahkan, dalam program tersebut, Prabowo dapat berkomunikasi dengan Amerika Serikat untuk meyakinkan agar tidak lagi memberikan dukungan kepada Israel.

“Dalam kerangka mewujudkan dunia yang lebih damai dan menghapus segala bentuk penjajahan, Amerika perlu diyakinkan oleh presiden baru agar tidak lagi memberikan dukungan kepada penjajah Israel dan tidak lagi memberikan veto di DK PBB,” tegasnya.

Sudarnoto menyebut Amerika Serikat harus bertanggung jawab dan terlibat secara konstruktif untuk menegakkan supremasi hukum internasional.

Baca Juga: Pembukaan Silaknas ICMI, Prof Arif Satria: Kita Berfokus pada Ketahanan Pangan

Dalam konteks ini, MUI mengajak pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu padu tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

“Untuk menghentikan kegiatan import produk Israel sekaligus boikot Israel, dan terakhir untuk meyakinkan tidak ada lagi agen-agen zionis di Indonesia,” tutupnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Menteri Yusril Sebut ada Tiga Negara Minta Transfer Napi