Muslim Umat Terbaik, Tapi Mengapa Bangsa Lain Maju?

Oleh Widi Kusnadi, wartawan MINA

Di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, kamu semua (Muslimin) adalah umat terbaik yang dibangkitkan untuk seluruh manusia. Tentu sebagai seorang Muslim, kita wajib mengimani dan meyakini bahwa kita ini adalah umat terbaik, sebagai khalifah yang mengatur bumi ini dan tatanan masyarakat dunia dengan aturan yang telah Allah syariatkan.

Kenyataannya, jauh panggang dari api. Lihat bagaimana negara-negara seperti Singapura, Selandia Baru, Finlandia, dan lainnya yang mayoritas rakyatnya menganut agama selain Islam (agama Tauhid), justru menjadi kiblat peradaban manusia. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengatur negaranya? Mari introspeksi.

Singapura misalnya, memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan maju dan menjadi salah satu model perekonomian paling terbuka di dunia. Dari data wikipedia, negara itu menempati rangking korupsi terendah di dunia; ke-7, dengan pajak rendah (hanya 14.2% dari Produk Domestik Bruto US$445,172 milyar, 2014). Negara berpenduduk sekitar 4,4 juta jiwa itu juga tercatat sebagai negara terbersih di dunia. Hebat bukan?

Lalu mari kita lihat Selandia Baru (New Zeland). Seorang dosen dan Peneliti Universitas Victoria Wellington, New Zealand, Faried F Saenong menceritakan pengalamannya dengan menyimpulkan bahwa negara itu merupakan wilayah paling Islami di antara negara lainnya.

Salah satu kesimpulan dalam penelitian itu menyebutkan, orang New Zealand adalah orang yang paling ramah, paling welcome, paling bersahabat terhadap para pendatang, termasuk Muslim.

Faried menambahkan, sebuah data statistik menyebutkan angka kriminalitas negara itu paling rendah di dunia. Bahkan, negara yang dekat kutub selatan itu juga tercatat peringkat pertama Indeks Persepsi Korupsi terendah pada 2012. Menurut lembaga Transparency International, tetangga Australia itu sebagai negara dengan”zero corruption” (hampir tidak ada korupsi), yang kita ketahui hal itu merupakan inti dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Sementara Finlandia, pendidikan di negara itu dikenal sebagai pendidikan dengan sistem terbaik di dunia. Sejak hasil ujian internasional Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) keluar pada tahun 2000, Finlandia mendapat perhatian khusus dari seluruh dunia. Remaja Finlandia berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Pada hasil tersebut, rakyat Finlandia juga menempati peringkat pertama dalam literasi membaca, keempat dalam bidang Matematika, dan ketiga dalam Ilmu Alam.

Baca Juga: Mengatasi Kesulitan Sesama

Belajar dari Negara Maju

Lantas bagaimana Selandia Baru berhasil membangun sistem sehingga menjadi negara dengan predikat zero corruption (nol korupsi) itu?

Menurut Direktur Education New Zealand (ENZ) untuk Asia Tenggara, Izak Human mengatakan, pendidikan memang salah satu aspek yang berperan penting dalam menekan angka korupsi. Pendidikan di sana menanamkan kebiasaan berlaku adil dan jujur melalui penerapan sistem pencegahan murid melakukan kecurangan.

Seorang murid akan sangat sulit untuk berlaku curang karena sistemnya sangat tegas dan guru pun menerapkan hal itu dengan penuh disiplin, semuanya terpantau maksimal. Guru dengan mudah akan mengetahui apa-apa saja yang merupakan hasil kerja mereka sendiri atau hasil contekan.

Para pajabat di Selandia Baru, diwajibkan melaporkan seluruh kegiatan, juga seluruh kekayaan yang dimilikinya. Transparansi sangat tegas diberlakukan. Masyarakat bisa mengakses setiap data atau laporan yang diperlukan. Bila warga tidak bisa mengaksesnya, terdapat lembaga ombudsman yang berwenang memutuskan apakah perlu dibuka atau tidak akses terhadap dokumen itu.

Bagaimana dengan keindahan dan kebersihan di Singapura? Negara dengan luas wilayah 719 km² itu memiliki 56 ribu orang (kebanyakan para migran) sebagai petugas kebersihan dan menjaga kota agar tetap bersih. Bandingkan dengan Jakarta yang memiliki luas wilayah tidak jauh beda, tapi hanya memiliki petugas kebersihan sekitar 10 ribu orang saja (Dinas Kebersihan DKI 2016).

Pemerintah Singapura, dalam satu tahun menganggarkan dana hingga 120 juta dollar Singapura atau sekitar Rp1,3 triliun untuk kebersihan ruang publik. Bagaimana dengan Indonesia?

Sejak 1976, pemerintah Singapura meluncurkan kampanye “Use Your Hand”. Kampanye ini mewajibkan setiap siswa, orangtua, guru, dan seluruh sekolah untuk membersihkan lingkungannya setiap hari Ahad. Kampanye ini juga menggalakkan pentingnya penanaman pohon. Perdana Menteri negara itu berkeyakinan, dengan kondisi lingkungan yang bersih akan membuat perekonomian negara lebih kuat.

Kembali ke sistem pendidikan di Finlandia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi pernah melontarkan pernyataan bahwa sistem pendidikan di negara Skandinavia itu akan menjadi rujukan bagi para tenaga pengajar Indonesia.

Pasalnya, di negara Eropa utara itu, gaji guru terbilang fantastis (untuk ukuran guru di Indonesia) yaitu sekitar Rp 40 jutaan. Para guru merupakan lulusan-lulusan terbaik dari perguruan tingginya. Profesi guru adalah tenaga profesional yang didukung dengan pendidikan keguruan yang bermutu dan perekrutannya melalui proses seleksi sangat ketat.

Yang menarik di negara berjumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa itu, tidak hanya guru bisa memberikan penilaian kepada para murid, sebaliknya para murid juga bisa memberikan penilaian kepada gurunya dan itu menjadi bahan pertimbangan dari karir guru tersebut; lanjut, mutasi atau berhenti.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia dengan penduduk Muslim (207,2 juta jiwa, sensus 2010) dikenal sebagai negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia. Meskipun bukan negara agama, tetapi dasar-dasar negara dibangun di atas semangat ke-Islaman dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa yang hampir semuanya beragama Islam (ulama dan cendikiawan).

Nilai-nilai ke-Islaman itu tercermin dalam dasar negara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Presiden dan wakilnya sejak zaman kemerdekaan hingga kini juga seorang Muslim. Sudah tentu, mayoritas pejabat yang mengelola pemerintahan pun Muslim.

Lalu, mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju? Padahal dasar negara, undang-undang, dan para pejabat pemerintahannya mayoritas beragama Islam. Apa yang salah di negara ini?

Tentu saja, kita tidak sedang menggugat firman Allah di atas, tapi sudahlah, mari interospeksi diri, mengapa justru bangsa lain yang lebih maju, sementara umat Islam, khususnya di Indonesia tertinggal. Padahal, kita sudah punya pedoman yang sempurna (Al-Quran) dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ustaz Ahmad Sholeh, MA, seorang dai dari pondok pesantren Al-Fatah, Bogor, juga pengisi tetap program Tausiyah Sore di Radio Silaturrahim (Rasil), dalam sebuah kesempatan memberikan tausiyahnya di hadapan para jamaah, menjabarkan tentang surat Ali Imran ayat 110 tersebut.

Dalam ayat itu, syarat untuk menjadi sebuah bangsa yang maju minimal ada tiga hal, yaitu; ta’muruna bil ma’ruf (mengajak kepada kebaikan), tanhauna anil munkar (mencegah kemunkaran) dan tu’minuna billah (beriman kepada Allah).

Pertanyaannya adalah, mengapa kalimat beriman kepada Allah diletakkan di belakang (ketiga), sedangkan syarat pertama adalah mengajak kepada kebaikan dan yang kedua mencegah kemunkaran.

Menurut Ustaz Ahso, panggilan akrab Ahmad Sholeh, suatu bangsa akan menjadi umat terbaik jika berhasil menerapkan minimal dua syarat itu, meskipun penduduknya tidak beriman kepada Allah. Jika syarat pertama dan kedua terpenuhi dan berjalan dengan baik di sebuah negara, maka cukuplah negara itu menjadi bangsa terbaik.

Menurut mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan doktoral di PTIQ Jakarta itu, ternyata syarat pertama dan kedua itulah yang diterapkan oleh negara-negara seperti Singapura, Selandia Baru, Finlandia dan negara-negara maju lainnya sehingga menjadi kiblat peradaban umat manusia.

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran tercermin dalam peraturan perundang-undangannya, juga spirit dari masyarakatnya. Contoh, jika berhenti saat lampu merah ketika berkendara itu merupakan hal yang ma’ruf dan melanggarnya merupakan kemunkaran, maka itu benar-benar diterapkan oleh rakyatnya, meskipun tidak ada petugas di tempat itu.

Jika ada warga yang melanggarnya, maka aparat tidak bisa diajak kongkalikong dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Baik rakyat sipil maupun pejabat tinggi, jika terbukti melanggar lalu lintas sudah pasti mendapat pinalty (hukuman) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika keadilan sudah ditegakkan di suatu negara, kejujuran dan kesadaran untuk tertib dan menaati aturan sudah tertanam di dalam sikap dan perilaku rakyatnya. Selain itu, sosok pemimpin yang tegas memegang teguh amanah yang dipikulnya, maka tentu negara itu akan menjadi bangsa dan umat terbaik. Indonesia sangat mungkin menjadi seperti itu. Semoga! (A/P2/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)