New York, MINA – Duta Besar Myanmar untuk PBB menyerukan zona larangan terbang dan sanksi kepada Myanmar, di saat komunitas internasional lebih menekan pemerintah militer untuk mengakhiri tindakan keras mematikan dan memulihkan demokrasi.
Seruan itu muncul ketika jumlah korban demonstran yang tewas terus meningkat dengan puluhan lainnya dilaporkan terbunuh pada Sabtu pagi (10/4), Al Jazeera melaporkan.
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengharapkan tindakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, di mana KTT Asia Tenggara tentang krisis tersebut mulai terbentuk, tetapi kepemimpinan militer tetap menentang dan menolak masuknya utusan khusus PBB.
Duta Besar Kyaw Moe Tun yang sangat menolak kudeta 1 Februari dan mengesampingkan klaim militer bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar.
Baca Juga: Hari Angkatan Darat, Presiden Iran Puji Swasembada Pertahanan
Ia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa telah terjadi “kurangnya tindakan yang memadai dan kuat” dari dunia internasional meskipun ada ratusan kematian, termasuk anak-anak.”
“Tindakan kolektif dan kuat Anda dibutuhkan segera,” kata Kyaw Moe Tun, dalam sambutan virtual dengan duduk di depan bendera Myanmar dan PBB.
“Saya sangat yakin bahwa komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, tidak akan membiarkan kekejaman ini terus terjadi di Myanmar,” tambahnya. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Dari Dalam Penjara Imran Khan Serukan Perpanjangan Batas Pemulangan Pengungsi Afghanistan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur