Myanmar Bentuk Komisi Independen Selidiki Pelanggaran HAM di Rakhine

 

Rakhine, MINA  – Pemerintah Myanmar telah membentuk komisi independen  untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di negara Rakhine yang dilanda konflik, kata pihak berwenang pada hari Senin (30/7/2018).

Negara itu saat ini sedang menghadapi meningkatnya tuntutan atas tuduhan pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya.

Seperti disebutkan Al-Arabiya, komisi itu terdiri dari empat orang yakni dua anggota dari Myanmar dan dua anggota internasional.

Baca Juga: Jamaah Ashabul Kahfi Australia Doa Bersama untuk Ulama Aceh Tu Sop

Anggota internasional terdiri dari diplomat Filipina Rosario Manalo dan Kenzo Oshima, mantan duta besar Jepang untuk PBB, Kantor Presiden Myanmar mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Komisi akan dipimpin oleh Manalo (82 th), mantan Menteri Luar negeri Pilipina.

Dua anggota lokal adalah  Mya Thein yang pengaxara  dan Aung Tun Thet, seorang ekonom dan mantan pejabat PBB.

Aung Tun Thet tahun lalu ditunjuk oleh pemimpin de facto Aung San Suu Kyi ke peran kunci  terhadap krisis Rakhine.

Baca Juga: Lima Orang Tewas Imbas Kekerasan Etnis di Manipur India

Pada April lalu, ia mengatakan kepada sebuah surat kabar Bangladesh bahwa Myanmar “tidak memiliki niat pembersihan etnis”.

“Komisi Independen akan menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu terkait, menyusul serangan teroris oleh ARSA,” kantor Presiden Win Myint mengatakan, mengacu pada Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), kelompok bersenjata Rohingya.

Lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat Myanmar setelah penumpasan militer yang dimulai pada Agustus tahun lalu sebagai balasan terhadap serangan oleh ARSA di pos-pos keamanan.

Myanmar menolak tuduhan pembersihan etnis dan mengabaikan sebagian besar kekejaman, dan menyalahkan yang pemerintah sebut “teroris” Rohingya.

Baca Juga: Israel Sengaja Targetkan Aktivis Turkiye-Amerika

Pernyataan pada hari Senin menyebut Komisi merupakan “bagian dari inisiatif nasional untuk mengatasi rekonsiliasi, perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine.”

Komisi ini adalah salah satu dari beberapa yang dibentuk dalam beberapa bulan terakhir untuk mengatasi situasi di negara bagian Rakhine, yang oleh PBB disebut sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis”. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Prancis Tangkap Perawat yang Bertugas di Rumah Sakit Gaza