MYANMAR MULAI MEMULANGKAN 150 ORANG PERAHU

Muslim Rohingya yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. (Foto: AA)" width="300" height="204" /> Pengungsi Muslim Rohingya yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. (Foto: AA)

Yangon, Myanmar, 21 Sya’ban 1436/8 Juni 2015 (MINA) – Myanmar mulai memulangkan 150 orang manusia perahu yang ditemukan di lepas pantainya, karena ditinggalkan penyelundup manusia.

Pemulangan ke Bangladesh itu dilakukan Senin (8/6) di mana pemerintah kedua negara mencoba tidak mengakui para migran yang ditangkap saat terapung di laut Myanmar sebagai warganya.

Dua kapal yang membawa lebih 900 orang ditemukan terkatung-katung di laut oleh Angkatan Laut Myanmar dalam beberapa pekan terakhir, di tengah krisis migran yang dimulai setelah pemerintah Thailand melancarkan operasi anti-pedagang manusia.

Namun pihak berwenang Myanmar dan nasionalis Budha lokal berpendapat, sebagian besar yang ditemukan berasal dari tetangga Bangladesh.

Pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai etnis yang ada di Myanmar.

Duta Besar Bangladesh yang pergi ke Myanmar pekan lalu membantah klaim bahwa mayoritas migran berasal dari negaranya.

Nasionalis Budha di negara bagian Rakhine barat telah mengumumkan rencana untuk memprotes pemerintah karena memberi bantuan kepada migran.

“Pemerintah membuat negara bagian Rakhine TPA bagi Bengali,” kata Than Tun, koordinator kelompok Budha kepada Myanmar Times, menggunakan istilah untuk etnis Rohingya dengan nama Bengali, menyiratkan kelompok yang penyusup dari seberang perbatasan.

Muslim Rohingya telah menderita diskriminasi sistematis selama puluhan tahun, namun nasib mereka ironisnya menjadi lebih buruk ketika pemerintah reformis Presiden Thein Sein berkuasa pada 2011.

Reformasi politik disertai dengan wabah kerusuhan anti-Muslim yang pertama berkobar di Rakhine, menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 140.000 Rohingya dibatasi di dalam kamp pengungsian internal.

Menurut PBB, dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 130.000 Muslim Rohingya meninggalkan negara itu melalui laut.

Pemerintah Myanmar berulang kali membantah penganiayaan terhadap etnis Rohingya adalah akar penyebab krisis migran saat ini. Pemerintah justeru menyalahkan para pedagang manusia.

Media pemerintah Myanmar melaporkan, Senin, telah ada laporan kasus perdagangan manusia di Rakhine, meskipun polisi telah menangkap 93 pengedar nasional dalam lima bulan terakhir. (T/P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)