New York, MINA – PBB memberi peringatan, bahwa lebih dari tiga juta orang membutuhkan bantuan “menyelamatkan njawa” di Myanmar setelah militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintah sipil.
Martin Griffiths, Koordinator Bantuan Darurat PBB, mengatakan setelah kudeta 1 Februari oleh junta, Myanmar telah dicengkeram oleh konflik dan ketidakamanan yang meningkat, COVID-19 dan ekonomi yang gagal, memperingatkan bahwa tanpa resolusi politik untuk krisis, jumlah orang yang membutuhkan bantuan akan meningkat, Anadolu melaporkan.
Pekerja kemanusiaan telah menyediakan bantuan untuk 1,67 juta orang berupa bantuan makanan, uang tunai dan nutrisi tahun ini saja, menurut angka PBB, tetapi menghadapi kendala karena kurangnya akses dan dana kemanusiaan.
“Akses ke banyak orang yang sangat membutuhkan di seluruh negeri tetap sangat terbatas karena hambatan birokrasi yang diberlakukan oleh angkatan bersenjata,” kata Griffiths dalam sebuah pernyataan saat Dewan Keamanan bertemu secara tertutup mengenai krisis di Myanmar.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
“Saya meminta angkatan bersenjata Myanmar dan semua pihak -untuk memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman, cepat dan tanpa hambatan,” ujar Griffiths.
Griffiths lebih lanjut meminta masyarakat internasional untuk mendanai pekerjaan bantuan, dengan mengatakan kurang dari setengah rencana pendanaan AS$385 juta yang ditetapkan setelah pengambilalihan militer telah diterima.
“Rakyat Myanmar membutuhkan bantuan kami untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka ditegakkan dan mereka dapat hidup dengan bermartabat,” katanya.
Militer Myanmar menangkap para pemimpin dan pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, termasuk pemimpin de facto dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari, dan menyatakan keadaan darurat satu tahun.
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu
Awal bulan ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan sedikitnya 37.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, telah mengungsi karena eskalasi konflik baru-baru ini di barat laut negara itu.
Menurut pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 1.240 orang telah terbunuh dan lebih dari 7.100 lainnya ditangkap, didakwa atau dihukum di tengah tindakan keras militer terhadap protes massa dan pemberontakan terhadap kekuasaannya. (T/R7/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu