Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MYANMAR PERKETAT KEAMANAN CEGAH AL-QAEDAH

Admin - Rabu, 24 September 2014 - 13:12 WIB

Rabu, 24 September 2014 - 13:12 WIB

837 Views ㅤ

Keamanan Myanmar berpatroli (Photo: Burmatimes)
Keamanan Myanmar berpatroli (Photo: Burmatimes)

Keamanan Myanmar berpatroli (Photo: Burmatimes)

Yangon, 29 Dzulqadah 1435/24 September 2014 (MINA) – Menteri Keamanan Myanmar, Tin Win menyarankan masyarakat untuk melaporkan setiap perilaku yang mencurigakan guna mengantisipasi kemungkinan ancaman organisasi Al-Qaeda.

Kantor berita Xinhua yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan Keamanan Perbatasan wilayah Yangon mengatakan polisi di sekitar bangunan keamagaan secara ketat dipantau menggunakan kamera CCTV di setiap titik masuk.

Awal bulan ini, pimpinan al-Qaeda Zawahiri mengumumkan kelompok militan untuk menaikkan bendera jihad di Myanmar.

Zawahiri mengatakan, Al-Qaedah di Benua India akan menjadi kabar gembira bagi umat Islam di Myanmar, Bangladesh dan negara bagian India Assam, Gujarat dan Jammu serta Kashmir, di mana mereka akan diselamatkan dari ketidakadilan dan penindasan.

Baca Juga: Pakistan Bentuk Komite untuk Boikot Bisnis yang Dukung Israel

Tak lama setelah pengumuman tersebut, Organisasi Nasional Arakan Rohingya (ARNO) dan Organisasi Burma-Rohingya di Inggris (Brouk) menolak keras ajakan Zawahiri.

Pernyataan bersama ARNO dan Brouk yang menegaskan bahwa Rohingya cinta damai dan berkomitmen untuk tetap menjadi komunitas dalam Arakan, bekerja dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi lainnya untuk membangun kembali demokrasi dan serikat federal damai Myanmar yang memberlakukan non diskriminasi, kesetaraan, kebebasan beragama, hak asasi manusia antar bangsa-bangsa yang beragam negara.

Pernyataan yang diterima MINA menyayangkan pemerintah junta militer U Thein Sein yang terus menentang opini internasional dan melakukan kejahatan terhadap rakyat Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga Myanmar.

Sementara itu, dalam pernyataan tersebut juga menolak upaya pemerintah yang memaksa warga Rohingya menerima istilah “Bengali” yang membuat mereka menjadi warga negara asing.

Baca Juga: Menhan Singapura Sebut AS Kehilangan Dukungan Anak Muda Karena Perang Gaza

Karenanya,  ARNO dan Brouk mendesak kepada PBB beserta masyarakat internasional, OKI, Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan ASEAN untuk terus berupaya menyelamatkan masyarakat Rohingya sebelum terlambat.(T/P004/R03)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Bangladesh Larang Pertemuan Massa di Dhaka setelah 45 Orang Tewas

Rekomendasi untuk Anda