Myanmar Serukan Pertemuan Darurat ASEAN Terkait Rakhine

Warga Muslim Rohingya dari kota Maungdaw berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan dari UNHCR pada 9 Desember. (Foto: Kantor Penasehat Negara/ AFP)

Manila, 13 Rabi’ul Awwal 1438/13 Desember 2016 (MINA) – Myanmar telah menyerukan pertemuan darurat ASEAN untuk membahas krisis yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine, tepatnya di distrik Maungdaw.

Seorang sumber diplomatik di Filipina mengungkapkan bahwa Myanmar telah mengundang mereka untuk pertemuan darurat ASEAN membahas “masalah Rohingya”.

Sumber tersebut menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang pertemuan tersebut, yang Nikkei Asian Review laporkan akan diselenggarakan di Yangon pada tanggal 19 Desember.

Namun, Pemerintah Myanmar tidak bisa dihubungi oleh Nikkei Asian untuk memberikan komentar. Demikian Frontier Myanmar memberitakan yang dikutip MINA.

Lebih dari 27.000 etnis Rohingya telah membanjiri Bangladesh selama dua bulan terakhir, menyelamatkan diri dari operasi militer yang dianggap menghukum secara kolektif.

Operasi militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Maugdaw dimulai setelah terjadi serangan terkoordinasi di pos polisi pada 9 Oktober oleh militan Rohingya.

Kisah-kisah militer melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal serta pembakaran kampung telah membangkitkan protes kemarahan di negara-negara Muslim di seluruh kawasan.

Pemerintah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara tetangganya dan PBB.

Berbicara di depan demonstran pada Ahad pekan lalu di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengecam Penasehat Negara Daw Aung San Suu Kyi atas memungkinkannya terjadi “genosida” di dalam pemerintahannya.

Namun, Pemerintah Myanmar dengan tegas membantah tuduhan itu dan menanggapi dengan marah. Kementerian Luar Negeri Myanmar memanggil Duta Besar Malaysia dan melarang pengiriman pekerja negara itu pergi ke Malaysia.

Sementara Kofi Annan, mantan Sekjen PBB yang ditunjuk memimpin Komisi Penasehat Rakhine mendesak militer menghentikan operasinya untuk menghindari penggambaran bahwa operasi militer di Rakhine sebagai “genosida”.

Annan mengatakan bahwa tuduhan pelanggaran HAM sistematis perlu dibuktikan dengan penyelidikan yudisial yang independen .

Media pemerintah melaporkan sekitar 100 orang yang tewas sejak serangan 9 Oktober, 17 tentara dan 76 tersangka militan.

Global New Light of Myanmar melaporkan, itu termasuk enam tersangka yang meninggal selama interogasi, di luar dari sekitar 575 orang yang telah ditahan.

kelompok advokasi menyebutkan korban tewas mencapai ratusan, tetapi wartawan asing dan peneliti independen dilarang mengunjungi daerah Maungdaw untuk memverifikasi angka. (T/P001/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)