MYANMAR TAK IZINKAN PEJABAT PBB KUNJUNGI KORBAN BANJIR DI RAKHINE

PBB tentang HAM di Myanmar (Foto: Anadolu Agency)" width="300" height="203" /> Yanghee Lee, pelapor khusus PBB tentang HAM di Myanmar (Foto: Anadolu Agency)

Rakhine, 23 Syawwal 1436/8 Agustus 2015 (MINA) – Pemerintah Myanmar tidak memberi izin pada utusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi negara bagian Rakhine yang dilanda banjir, sehingga kelompok HAM menduga pihak berwenang Myanmar mengabaikan Muslim Rohingya dalam perhatian pada k0rban banjir dahsyat yang telah merenggut puluhan nyawa pekan ini.

Dalam konferensi pers Jumat (7/8), Yanghee Lee, pelapor khusus PBB tentang HAM di Myanmar mengatakan, permintaannya itu untuk mengunjungi kawasan tengah yang banyak dihuni etnis Rohingya beragama Islam itu, ditolak “jauh hari sebelum” awal kunjungannya.

Sebelumnya laporan-laporan kunjungan utusan khusus PBB ini mengenai Rohingya telah membangkitkan kemarahan pemerintah dan ekstremis Buddha karena melaporkan temuan-temuan mereka. Demikian Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jumat.

Kerusuhan  yang meletus pada 2012 telah meninggalkan sekitar 140.000 Rohingya hidup di kamp-kamp pengungsian dalam kondisi putus asa.

Baca Juga: Kota New Delhi Diselimuti Asap Beracun, Sekolah Diliburkan

Nasib mereka menjadi lebih berbahaya akhir bulan lalu ketika Badai Komen menimbulkan banjir besar.

Lee dilarang mengunjungi negara bagian tengah klaim bahwa Rohingya sedang “benar-benar diabaikan” selama respon banjir pemerintah Myanmar.

“Saya sangat percaya pada pentingnya membuat penilaian saya berdasarkan realitas yang saya lihat sendiri di lapangan,” kata wanita diplomat itu, meskipun dia tidak menggunakan istilah bahwa “Rohingya diabaikan.”

Dia menambahkan, ia “sangat menyadari” bahwa pejabat Rakhine harus melakukan perjalanan ke ibukota komersial Yangon untuk bertemu dengannya “ketika berhadapan pada saat yang sama dengan bencana alam”.

Baca Juga: Ratusan Ribu Orang Mengungsi saat Topan Super Man-yi Menuju Filipina

Kelompok HAM Burma Rohingya Organisasi Inggris dalam pernyataannya Jumat  (7/8), mengatakan, pemerintah “telah mengevakuasi etnis Rakhine dari daerah dataran rendah ke dataran tinggi di banyak kota-kota Rakhine.

Pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat memberikan bantuan kepada warga Rakhine sementara Rohingya benar-benar diabaikan”.

Lee juga mengeluh permintaannya itu untuk kunjungan 10 hari, sejalan dengan perjalanan sebelumnya, ditolak oleh pemerintah. (T/P002/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai