Myanmar Tolak Visa Bagi Misi PBB

Myanmar 8 Syawwal 1438/2 Juli 2017 – Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menyatakan akan menolak masuk sebuah misi setelah laporan PBB mengatakan bahwa perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas Muslim di sana bisa melenyapkan etnis itu.

Myanmar akan menolak masuk anggota-anggota sebuah tim investigasi PBB yang mau menyelidiki tuduhan-tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan oleh pasukan keamanan terhadap Muslim Rohingya, kata seorang pejabat.

Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh penerima Nobel Aung San Suu Kyi, sudah menyatakan tidak akan bekerjasama dengan suatu misi yang dibentuk setelah sebuah resolusi dewan hak azasi manusia disetujui Maret lalu, demikian laporan The Guardian yang dikutip Miraj Islamic News Agency/MINA.

“Jika mereka akan mengirim beberapa orang dengan misi untuk mencari fakta, maka tak ada alasan bagi kami untuk mengijinkan mereka datang,” kata Kyaw Zeya, sekretaris di Kementerian Luarnegeri Myanmar di ibukota Naypyidaw, Jumat (1/7).

“Misi kami sesuai dengan penasihat-penasihat dunia,” katanya menjelaskan kenapa visa untuk masuk ke Myanmar tak akan dikeluarkan bagi orang-orang yang diangkat atau staf dalam misi PBB.

Aung San Suu Kyi, berkuasa sejak tahun lalu di tengah transisi dari pemerintahan militer, memerintah Myanmar melalui posisi khusus “penasihat negara”, tetapi juga merangkap sebagai menteri luar negeri.

Meskipun dia tidak mengatur militer, Aung San Suu Kyi telah dikecam karena tidak berhasil membela lebih dari satu juta Muslim Rohingya yang tak memiliki negara, di barat negara bagian Rakhine.

Dia mengatakan dalam kunjungannya ke Swedia bulan ini, misi PBB “akan memperburuk permusuhan diantara kelompok-kelompok yang berbeda”. Sebagian besar penduduk di Rakhine adalah etnis Buddha – yang seperti mayoritas Buddha di Myanmar, menganggap Rohingya sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Sekitar 75 ribu Rohingya melarikan diri dari baratlaut Rakhine ke Bangladesh setelah tentara Myanmar melakukan sebuah operasi keamanan untuk membalas serangan-serangan oleh pemberontak Rohingya yang menewaskan Sembilan polisi penjaga perbatasan.

Sebuah laporan PBB Februari lalu yang didasarkan pada wawancara dengan beberapa pengungsi Rohingya mengatakan, balas dendam yang melibatkan pembunuhan massal dan pemerkosaan oleh geng terhadap orang Rohingya, dan kejahatan-kejahatan lainnya sangat mungkin untuk melenyapkan etnis tersebut.

Myanmar, bersama tetangganya China dan India, memisahkan diri dari Resolusi Maret yang disampaikan Uni Eropa, yang mendesak dibentuknya sebuah misi untuk melakukan penyelidikan di Rakhine terhadap laporan-plaporan tentang perlakuan-perlakuan buruk dalam konflik etnis di utara negeri itu.

Indira Jaising, seorang pengacara dari Mahkamah Agung India, telah ditunjuk memimpin misi bulan Mei lalu. Dua anggota misi lainnya adalah ahli hukum Sri Langka lulusan Harvard, Radhika Coomaraswamy dan konsultan asal Australia Christopher Dominic.

Myanmar menegaskan bahwa sebuah investigasi dalam negeri – yang dipimpin mantan letnan jendral dan wakil presiden Myint Swe – sudah memadai untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan di Rakhine.

“Kenapa mereka berusaha untuk menggunakan tekanan yang tak berdasar ketika mekanisme di dalam negeri belum kehabisan tenaga?” kata Kyaw Zeya. “Itu tidak akan membantu upaya-upaya kami untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara holistik”

Sebuah tim penasihat yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dibentuk untuk mengajukan solusi-solusi baagi masalah-masalah yang meluas di Rakhine, tetapi tidaj diminta untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran hak azasi manusia. (RS1/P1)

Miraj Islamic News Agency/MINA