Netanyahu Kembali Setujui Pembangunan 3.500 Unit Permukiman Ilegal  

Yerusalem, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (25/2) menyetujui rencana pembangunan 3.500 unit pemukiman baru di sebelah timur Yerusalem yang diduduki, sepekan sebelum pemilihan umum.

Netanyahu mengatakan, proyek konstruksi baru melayani perluasan permukiman ilegal Ma’ale Adumim yang sedang berlangsung sebagai bagian dari apa yang disebut rencana “E1”, Palinfo melaporkan.

Rencana E1 bertujuan untuk menghubungkan Ma’ale Adumim dan Yerusalem, dan itu akan secara efektif menyelesaikan bulan sabit permukiman Israel di sekitar Yerusalem Timur yang membagi Tepi Barat dan pusat-pusat populasi Palestina.

Komunitas internasional telah berulang kali memperingatkan bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di zona E1 akan memotong Tepi Barat menjadi dua dan membahayakan kedekatan negara Palestina di masa depan.

Meski demikian, pemimpin Israel itu mengatakan pada sebuah konferensi di Yerusalem, “Ini telah ditunda selama enam setengah tahun. Saya telah memberikan instruksi untuk segera mempublikasikan deposit rencana pembangunan 3.500 unit rumah di E1. Pengumuman ini sangat penting dan saya pikir semua orang di sini memahami ini.”

Dikutip dari MEMO, Pengawas permukiman, Peace Now, di sisi lain mengatakan Netanyahu “menjual kepentingan nasional Israel dan menyeret negara itu menuju negara bi-nasional” untuk memenangkan lebih banyak suara dari pemukim dalam pemilihan.

“Palestina harus mengakui Yerusalem yang bersatu sebagai ibu kota Negara Israel, melucuti Gaza dan melucuti Hamas, menghentikan hasutan terhadap kita, menerapkan konstitusi demokratis di mana kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan kebebasan beragama dijamin,” tambah Netanyahu.

Pekan lalu, Netanyahu juga mengumumkan rencana untuk menambah 2.200 unit permukiman ilegal di permukiman Har Homa terdekat di Yerusalem Timur yang diduduki.

Ketika Netanyahu mengakhiri pidatonya dengan mengatakan bahwa ia hanya akan dapat terus memperluas kehadiran Israel di luar Garis Hijau (Gencatan Senjata 1949) jika mereka yang hadir memberikan suaranya pekan depan.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengkritik langkah tersebut yang dirancang untuk memenangkan dukungan menjelang Pemilihan Umum di Israel pada 2 Maret.

Palestina menggambarkan rencana E1 sebagai upaya untuk Yahudisasi Yerusalem dan membunuh peluang solusi dua negara. (T/R7/B04)

Mi’raj News Agency (MINA)