Netanyahu Sebut Gagasan Pendirian Negara Palestina Adalah “Kebodohan”

Yerusalem, MINA – Perdana Menteri penjajah Zionis Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan negara Palestina sebagai “tidak lebih dari sekadar kebodohan.”

Berbicara di KTT Kebijakan Internasional JNS di Yerusalem yang diduduki pada hari Ahad (27/4), Netanyahu menolak gagasan bahwa mendirikan negara Palestina akan mendatangkan perdamaian. Demikian dikutip dari Quds News.

“Kami baru saja mencoba mendirikan negara Palestina di Gaza. Anda melihat apa yang dihasilkannya, bukan?” tanyanya.

Netanyahu menyampaikan pernyataan ini di hadapan para duta besar, memberi tahu mereka bahwa gagasan perdamaian melalui negara Palestina adalah keliru.

Perdana Menteri Israel itu juga menyebutkan bahwa selama kunjungan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari-hari awal genosida, Scholz dilaporkan membandingkan operasi 7 Oktober di lokasi militer Israel dengan kekejaman Nazi setelah melihat video propaganda Israel. Netanyahu menanggapi, dengan mengatakan perbandingan itu cacat.

“Nazi mencoba menyembunyikan kejahatan mereka. Namun, orang-orang ini merekam kebrutalan mereka,” klaimnya. Ia menambahkan bahwa ia berbicara tentang wanita yang diperkosa, bayi yang dibakar, dan pemenggalan kepala, klaim yang sebelumya telah dibantah. Israel kemudian mengakui bahwa laporan ini salah.

Netanyahu juga membahas keterlibatan AS dalam genosida Gaza. Ia mengklaim bahwa pemerintahan Biden mengancam akan menghentikan bantuan militer jika Israel memasuki Gaza. “Kami memberi tahu mereka bahwa kami bukan negara satelit AS,” kata Netanyahu.

Amerika Serikat secara konsisten mengklaim bahwa rakyat Palestina tidak menginginkan perdamaian, dengan alasan perlawanan terhadap serangan Israel. Sebaliknya, AS berulang kali mengklaim bahwa Israel menginginkan perdamaian.

Sebelum 7 Oktober 2023, Gaza telah berada di bawah blokade ketat selama 17 tahun, yang sangat membatasi pergerakan orang dan barang. Israel menerapkan sistem “hitungan kalori” untuk mengontrol jumlah makanan yang masuk ke Gaza, yang bertujuan untuk membatasi asupan kalori harian per orang. Kebijakan ini telah banyak dikritik sebagai bentuk hukuman kolektif.

Blokade tersebut telah menyebabkan kemiskinan yang meluas, akses terbatas ke layanan kesehatan, dan ketergantungan pada bantuan kemanusiaan untuk kebutuhan dasar.

Sebagian besar penduduk Gaza adalah pengungsi yang diusir dari rumah mereka selama Nakba 1948, ketika milisi Zionis, yang kemudian menjadi militer Israel, menggusur lebih dari 700.000 penduduk asli Palestina untuk mendirikan Israel. Para pengungsi ini dan keturunan mereka telah tinggal di Gaza dalam kondisi yang sulit, dengan hak dan kesempatan yang terbatas, serta tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka. []

Mi’raj News Agency (MINA)