Yerusalem, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak bicara tentang aneksasi tanggal 1 Juli hari ini seperti wacananya semula, ia hanya memberikan sinyal mengenai rencananya untuk mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat akan berlanjut “dalam beberapa hari mendatang.”
Ini menunjukkan bahwa ia akan melewatkan tanggal target 1 Juli untuk memulai proses kontroversial. Los Angeles Times melaporkan, Rabu (1/7).
Netanyahu berkeinginan untuk mulai menganeksasi wilayah Tepi Barat sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden Trump.
Tetapi rencana itu mendapat kecaman internasional. Mulai dari Liga Arab, Negar-Negara Teluk, OKI, Sekretaris Jendral PBB, Uni Eropa dan negara-negara lainnya.
Baca Juga: 94% Rumah Sakit di Gaza Lumpuh, PBB Peringatkan Bencana Kesehatan
Semua mengatakan, pencaplokan itu akan melanggar hukum internasional dan melemahkan tujuan mendirikan negara Palestina merdeka yang layak bersama Israel dalam dua negara.
Pemerintah Israel berencana untuk merebut hampir 1.000 hektar di dekat Betlehem di Tepi Barat yang diduduki untuk tujuan membangun pemukiman Yahudi.
Netanyahu mengatakan, tujuan untuk menganeksasi semua pemukiman, serta Lembah Jordan yang strategis, diperlukan untuk melindungi keamanan Israel.
Dia juga menggunakan dalih agama, mengatakan wilayah itu adalah bagian dari Tanah Yang Dijansjikan dalam Alkitab.
Baca Juga: Israel Manipulasi Data, 10.000 Tentara Hilang Sejak Perang di Gaza
Selain peentangan internasional, Netanyahu kini juga menghadapi perlawanan dari mitra koalisi di pemerintahannya, Menteri Pertahanan Benny Gantz.
Perjanjian koalisi untuk pemerintahan baru mereka, yang mulai menjabat pada Mei, memberi Netanyahu wewenang untuk mengajukan proposal aneksasi.
Namun para pejabat AS mengatakan, mereka tidak ingin maju dengan rencana kecuali Netanyahu dan Gantz sama-sama setuju.
Gantz, akan menjabat perdana menteri pada paruh kedua pemerintahan koalisi ini. Ia tanggal target 1 Juli bukanlah sakral.
Baca Juga: Genosida Israel di Gaza per 23 Mei 2025: Jumlah Syahid 53.822
Dia juga mengatakan bahwa aneksasi harus menunggu pemerintah menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agerncy (MINA)
Baca Juga: Wakil Ketua Knesset Israel Serukan Eksekusi Massal di Gaza