Yerusalem, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak bicara tentang aneksasi tanggal 1 Juli hari ini seperti wacananya semula, ia hanya memberikan sinyal mengenai rencananya untuk mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat akan berlanjut “dalam beberapa hari mendatang.”
Ini menunjukkan bahwa ia akan melewatkan tanggal target 1 Juli untuk memulai proses kontroversial. Los Angeles Times melaporkan, Rabu (1/7).
Netanyahu berkeinginan untuk mulai menganeksasi wilayah Tepi Barat sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden Trump.
Tetapi rencana itu mendapat kecaman internasional. Mulai dari Liga Arab, Negar-Negara Teluk, OKI, Sekretaris Jendral PBB, Uni Eropa dan negara-negara lainnya.
Baca Juga: Situasi Kemanusiaan di Tepi Barat Terus Memburuk
Semua mengatakan, pencaplokan itu akan melanggar hukum internasional dan melemahkan tujuan mendirikan negara Palestina merdeka yang layak bersama Israel dalam dua negara.
Pemerintah Israel berencana untuk merebut hampir 1.000 hektar di dekat Betlehem di Tepi Barat yang diduduki untuk tujuan membangun pemukiman Yahudi.
Netanyahu mengatakan, tujuan untuk menganeksasi semua pemukiman, serta Lembah Jordan yang strategis, diperlukan untuk melindungi keamanan Israel.
Dia juga menggunakan dalih agama, mengatakan wilayah itu adalah bagian dari Tanah Yang Dijansjikan dalam Alkitab.
Baca Juga: Israel Masih Larang Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza
Selain peentangan internasional, Netanyahu kini juga menghadapi perlawanan dari mitra koalisi di pemerintahannya, Menteri Pertahanan Benny Gantz.
Perjanjian koalisi untuk pemerintahan baru mereka, yang mulai menjabat pada Mei, memberi Netanyahu wewenang untuk mengajukan proposal aneksasi.
Namun para pejabat AS mengatakan, mereka tidak ingin maju dengan rencana kecuali Netanyahu dan Gantz sama-sama setuju.
Gantz, akan menjabat perdana menteri pada paruh kedua pemerintahan koalisi ini. Ia tanggal target 1 Juli bukanlah sakral.
Baca Juga: Setelah Sepekan Serang Kota di Tepi Barat, Pasukan Zionis Akhirnya Mundur
Dia juga mengatakan bahwa aneksasi harus menunggu pemerintah menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agerncy (MINA)
Baca Juga: 183 Tahanan Palestina Dibebaskan Israel, Kondisi Kesehatan Mereka Memprihatinkan