Normalisasi Sudan dengan Israel Membuat Koalisi Pemerintah Transisi Rapuh

Khartum, MINA – The Wall Street Journal melaporkan, perjanjian normalisasi Sudan dengan pendudukan Israel telah menciptakan perpecahan dalam koalisi pemerintah negara itu yang rapuh.

Dalam sebuah laporan yang dikutip Arabi 21 pada Senin (2/11), dipaparkan, keretakan telah meningkat di tubuh koalisi yang berkuasa, yang berarti menunda implementasi elemen-elemen sentral dalam perjanjian tersebut, yang dapat mengguncang sebuah negara yang masih dilanda perang selama beberapa dekade.

Sebagai imbalan normalisasi itu, pemerintahan Presiden AS Donald Trump setuju untuk menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme.

Klasifikasi tersebut diperlukan agar Sudan mendapatkan dukungan internasional untuk menghidupkan kembali ekonominya yang terpuruk.

Sudan dan pendudukan Israel sepakat untuk membuka kedutaan besar di Tel Aviv dan Khartoum, dan perjanjian tersebut dianggap sebagai kemenangan diplomatik untuk pemerintahan Trump sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan pada hari Selasa 3 Nopember.

Tiga partai yang mendukung penggulingan mantan Presiden Omar al-Bashir mengancam akan mencabut dukungan mereka terhadap pemerintahan transisi yang terdiri dari tentara, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik.

Para pemimpin partai-partai ini mengatakan bahwa mereka dikecualikan dari pembicaraan dengan Israel dan pejabat AS, yang dipimpin oleh kepala Dewan Militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Pemimpin Partai Umma Sudan, Sadiq al-Mahdi menekankan, normalisasi membuka risiko situasi transisi yang rapuh. Pemimpin Partai Umma yang berpartisipasi dalam koalisi yang berkuasa mengatakan, keputusan itu melanggar konstitusi Sudan dan dapat dengan mudah menyebabkan keruntuhan pemerintah.

Penulis Eric Reeves mengatakan, banyak orang Sudan yang bangkit melawan Israel dan mendukung perjuangan Palestina di media dan menentang kebijakan pemerintah yang melakukanan normalisasi.

Dalam jajak pendapat baru-baru ini yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Kajian Kebijakan Arab di Doha ditemukan, bahwa hanya 13% orang Sudan yang mendukung normalisasi dengan Israel.

Reeves mengatakan, normalisasi tidak hanya menciptakan ketegangan politik yang tidak dapat dibenarkan, tetapi juga memperkuat Al-Burhan dan tentara.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah Sudan pekan lalu, al-Burhan membela perjanjian tersebut, yang katanya akan mengarah pada pemulihan ekonomi Sudan, dan negara itu menderita utang $ 60 miliar, angka yang lebih tinggi dari pendapatan tahunannya.

“Kami akan mendapatkan keuntungan lebih dari siapapun,” tambah Reeves.

Asosiasi Profesional Sudan, yang memainkan peran penting dalam demonstrasi yang menggulingkan al-Bashir dan akan menjadi kelompok terbesar di parlemen, tidak mengomentari perjanjian normalisasi dengan Israel. Namun, pertemuan tersebut berulang kali memprotes pemerintah transisi, termasuk keputusannya untuk menghapus subsidi bahan bakar dan gandum.

Israel mengatakan akan bertukar pengalaman dengan Sudan di bidang pertanian dan meningkatkan hasil panen di atmosfer gurun Sudan, sementara banyak orang Sudan merasa bahwa keputusan kebijakan penting telah didikte dan dipaksakan oleh pihak luar di negara itu. (T/B04/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)