OKI dan PBB Didesak Segera Selamatkan Rakyat Kashmir

Islamabad, MINA – Ketua Komite Kashmir Shehryar Khan Afridi mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen (IPHRC) OKI untuk segera bertindak membantu menyelamatkan warga yang menderita di Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India.

Menurutnya, hal tersebut didesak untuk dilakukan sebelum terlambat karena genosida India terhadap orang-orang Kashmir menyentuh titik tertinggi baru, Kantor Berita APP melaporkan.

“Saya khawatir tidak akan ada Kashmir untuk diselamatkan dalam waktu dua tahun jika terorisme demografis India tidak dihentikan karena rezim di Jammu dan Kashmir dengan cepat mengubah demografi Lembah Pendudukan,” kata Shehryar Khan Afridi saat berpidato di pertemuan khusus Komite yang diadakan untuk memberi pengarahan kepada delegasi kunjungan IPHRC, Ahad (9/8).

Menyambut para delegasi OKI, Shehryar Afridi mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang telah mendengarkan ratapan para ibu dan anak perempuan Kashmir yang berduka atas para syuhada dari anggota keluarga yang pergi meninggalkan mereka selamanya.

Dia mengatakan, PBB dibentuk setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa karena ketidakmampuannya menyelesaikan masalah yang dihadapi umat manusia.

Dia menyesalkan fakta bahwa PBB juga gagal menyelesaikan masalah seperti Kashmir dan Palestina.

Shehryar Afridi mengatakan, perubahan demografis sedang terjadi di wilayah pendudukan Jammu dan Kashmir.

Sebanyak 4,1 juta izin domisili baru telah dikeluarkan bagi warga nonKashmir yang dibawa dari wilayah India.

Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi India.

Ketua Komite Kashmir mengatakan, pemerintah India menerapkan aksi genosida dan tidak menyediakan fasilitas medis untuk orang-orang Kashmir yang mencintai kebebasan yang masih dipenjara.

Dia mengatakan, pemerintah India melanggar hak dasar kebebasan berbicara dan setiap warga Kashmir yang menulis apa pun di media digital, dijebloskan ke balik jeruji besi di bawah Undang-Undang UAPA.

Dia mengatakan semua partai politik mengambil bagian dalam pemilihan yang baru-baru ini diadakan di Azad Jammu dan Kashmir.

Ia memaparkan pula, Liga Premier Kashmir telah diluncurkan untuk membantu menampilkan bakat pemuda Kashmir.

Dia mengatakan, hal ini bukan tentang Kashmir, melainkan tentang penderitaan umat manusia yang membutuhkan bantuan dari OKI dan PBB.

Ketua Komite Kashmir mengatakan Pakistan telah berperang melawan terorisme untuk menyelamatkan dunia dari ancaman ini dan telah memberikan pengorbanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dunia perlu menghargai pengorbanan yang diberikan oleh bangsa Pakistan.

Dia mendesak PBB dan dunia yang makmur untuk bangun dari tidur nyenyaknya dan beraksi membantu penderitaan orang-orang Jammu dan Kashmir yang Diduduki Secara Ilegal di India.

Dia meminta para delegasi untuk memberi tahu Komite tentang langkah-langkah yang diambil atas laporan delegasi OKI tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dirilis pada tahun 2017.

Dr Mohamed Saeed Abdullah, Ketua Delegasi IPHRC, mengatakan bahwa terlepas dari situasi Covid-19, IPHRC memutuskan untuk melakukan kunjungan ini karena pelanggaran hak asasi manusia yang meningkat di Jammu dan Kashmir.

“Kami juga mengeluarkan laporan setelah kunjungan pertama kami ke Jammu dan Kashmir dan ini adalah tindak lanjut kami untuk melihat situasi terkini di Jammu dan Kashmir. Sangat berbeda mengunjungi daerah Kashmir dan membaca cerita tentang penderitaan orang-orang Jammu dan Kashmir,” tambahnya.

Dr Haci Alo Aeikgul, anggota IPHRC lainnya, memberi penjelasan kepada Komite tentang pembaruan langkah-langkah yang diambil oleh delegasi OKI dan mengatakan bahwa India tidak bekerja sama atau India mengizinkan delegasi untuk mengunjungi Jammu dan Kashmir.

Senator Mushahid Hussain Sayed mengatakan, terlepas dari perbedaan politik mereka, semua partai politik berdiri bersama dalam isu-isu seperti Palestina, Kashmir, program nuklir dan Koridor Ekonomi China Pakistan.

Dia mengatakan, New York Times telah melaporkan bahwa karena penindasan India menyebabkan 500 ribu orang kehilangan pekerjaan dan kerugiannya mencapai US$ 5 miliar.

Dia mengatakan, OKI harus menggunakan negara ketiga untuk membantu mengangkat masalah Kahsmir di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) tentang genosida Rohingya.

Dr Waleed Rasool, kepala Dewan Penasihat Komite Kashmir untuk Akademi, memberi penjelasan kepada para delegasi tentang terorisme demografis oleh rezim okupasi India di IIOJK

Dia mengatakan, pemerintah India telah mengobarkan perang melawan Kashmir dari semua sisi dan secara sistematis, populasi Hindu meningkat di wilayah Jammu-Kashmir sementara populasi Muslim menurun.

Mengutip data pejabat India, Dr Waleed mengatakan India memanipulasi data untuk mengubah Kashmir yang mayoritas Muslim menjadi negara bagian mayoritas Hindu dengan menggunakan segala cara yang tidak etis yang mereka miliki.(T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)