Jeddah, MINA – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras “pernyataan yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab dari Perdana Menteri pemerintah pendudukan, Benjamin Netanyahu, yang menyerukan pembentukan negara Palestina di tanah Saudi.”
Dalam pernyataannya, pemerintah Saudi menilai bahwa itu merupakan hasutan terhadap Arab Saudi dan serangan terhadap kedaulatan, keamanan nasional, dan integritas teritorialnya, dalam pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Quds Press melaporkan, Sabtu (8/2).
OKI juga menekankan “pernyataan rasis itu muncul dalam kerangka penolakan pendudukan yang terus-menerus terhadap hak-hak historis, politik, dan hukum rakyat Palestina yang sebenarnya di tanah air mereka”.
Hal itu juga merupakan upaya putus asa untuk mengabaikan hak-hak nasional rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk kembali, menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara merdeka di tanah air mereka, lanjut pernyataan.
Baca Juga: Delegasi Hamas ke Teheran Temui Khamanei
Pemerintah Arab Saudi menolak rencana dan upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanahnya sendiri, dan menganggapnya sebagai “pembersihan etnis, kejahatan, dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.”
Pernyataan menambahkan, Arab Saudi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melipatgandakan upaya mengakhiri pendudukan dan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, dan untuk mewujudkan kedaulatan Negara Palestina atas wilayah yang diduduki sejak 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Sebelumnya, Perdana Menteri pemerintah pendudukan, Benjamin Netanyahu, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Hebrew Channel 14, Jumat (7/2), bahwa Arab Saudi memiliki cukup tanah untuk menyediakan negara bagi Palestina. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Lebanon Bentuk Pemerintah Baru Setelah Dua Tahun Vakum
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur