Nouackchott, Mauritania, MINA – Dalam pertemuan “Komite Enam untuk Palestina” yang diadakan di Nouakchott, Mauritania, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, menyoroti perlunya kontribusi keuangan untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mengakhiri pendudukan kolonial Israel, yang ilegal dan tidak sah di bawah hukum internasional dan resolusi PBB.
Dikutip dari Wafa, Sabtu, (18/3) Taha menekankan posisi teguh OKI dengan perjuangan Palestina dan kota suci Yerusalem, menyerukan untuk bergabung dalam upaya membangun posisi negara-negara yang berpegang pada nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Malki menyampaikan sebuah pernyataan di mana ia menyoroti situasi genting di wilayah Palestina yang diduduki sebagai akibat dari meningkatnya kejahatan, serangan dan pelanggaran pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina, tanah, dan kesucian mereka.
Komite Enam OKI tentang Palestina, yang bertemu di sela-sela sesi ke-49 Dewan Menteri Luar Negeri Negara Anggota OKI di Nouakchott, menyambut adopsi Majelis Umum PBB, pada sesi ke-77, sebuah resolusi yang meminta pendapat penasehat dari Mahkamah Internasional tentang sifat pendudukan kolonial Israel atas tanah Palestina, termasuk Yerusalem.
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Komite juga meminta semua pihak untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa.
Masyarakat internasional harus memberikan perlindungan bagi rakyat Palestina, menegaskan hak-hak mereka, meminta pertanggungjawaban pendudukan Israel atas kejahatan dan pelanggaran yang terus-menerus, mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan berdirinya Negara Palestina merdeka sesuai perjanjian tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Anggota Komite Enam untuk Palestina meliputi Pakistan, Senegal, Guinea, Negara Palestina, Malaysia, dan Sekretariat Jenderal OKI. (T/B03/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka