Washington, 27 Dzulqo’dah 1435/22 September 2014 (MINA) – Menurut sebuah laporan yang disiarkan hari Ahad, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry mengatakan, pemerintah Suriah harus bertanggung jawab atas serangan senjata kimia jenis gas klorin yang digunakan sebagai pemusnah massal yang makin meningkat yang merupakan pelanggaran terhadap masyarakat internasional.
Menurut laporan itu, pada 10 September Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) mengatakan, membentuk tim khusus untuk mengumpulkan “bukti kuat” mengenai bahan kimia beracun yang digunakan “berulang-ulang” di tiga desa di Suriah utara, Talmanes, Al Tamanah dan Kafr Zet.
“Laporan OPCW menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan rezim Suriah terhadap Konvensi Senjata Kimia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB no 2118 serta aksinya meneruskan penggunaan senjata kimia untuk membunuh dan melukai rakyat Suriah,” kata John Kerry.
Laporan OPCW juga “meningkatkan kekhawatiran terutama terkait serangan dengan senjata kimia jenis gas klorin terhadap rakyat Suriah oleh rezim Assad,” kata Kerry.
Baca Juga: Dampak Boikot, KFC di Turkiye Tutup 537 Gerai
“Rezim Assad harus dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan senjata kimia gas klorin tersebut terhadap masyarakat internasional.”
Sementara itu, diplomat tinggi Amerika memuji usaha personil militer AS yang memusnahkan senjata kimia gas klorin dengan kapal Cape Ray selama 42 hari dari target tiga bulan.
“Berkat kerja kapal Cape Ray, menghancurkan 600 metrik ton bahan kimia yang meliputi gas mustard dan bahan baku gas syaraf sarin, bahan berbahaya yang mampu membunuh manusia secara massal,” katanya.
Pemerintah Suriah menyetujui penghancuran cadangan senjata kimia setelah serangan pada 21 Agustus 2013.
Baca Juga: Serikat Pekerja Maroko Serukan Boikot Kapal Maersk yang Memasok Israel
Menurut Presiden AS, Barack Obama, senjata kimia telah menewaskan sekitar 1.426 orang di pinggiran kota Damaskus. (T/P002/R01)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Demo Muslim Jepang di Depan Kedubes Israel Serukan Penangkapan Netanyahu
Baca Juga: Perang Dua Tahun, Pelanggaran terhadap Anak di Sudan Naik 1.000 Persen