Operasional Haji 2025 Resmi Berakhir, Nasaruddin Umar: Tahun Depan Diurus BPH

Jakarta, MINA – Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M resmi ditutup. Kelompok terbang (kloter) terakhir jamaah haji Indonesia tiba di Tanah Air pada 11 Juli 2025. Haji tahun ini kemungkinan yang terakhir diurus Kementerian Agama Republik Indonesia setelah terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembentukan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

“Alhamdulillah seluruh tahapan operasional haji 1446 H/2025 M sudah berjalan. Secara umum, penyelenggaran haji tahun ini berjalan sukses. Kita bersyukur, semua tantangan dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi,” tegas Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Jakarta, Senin (14/7).

“Jemaah Indonesia bisa mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang disafariwukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kita nyatakan operasional haji 2025 sudah berakhir,” lanjutnya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jamaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 masa operasional, ada 203.149 jamaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan.

Sebanyak 103.806 jamaah dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I. Sebanyak 99.343 jemaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jemaah gelombang II.

Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jamaah yang tergabung dalam 260 kloter terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 101.274 jemaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Sebanyak 99,29% jamaah haji regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04% melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99%) jamaah haji yang melaksanakan Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji. Sebanyak 34 jamaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jamaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334 jamaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi.

Dijelaskan Menag, ada 40 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI di Jeddah.

Proses pencarian terhadap tiga jamaah (Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbullah) yang belum ditemukan juga terus dilakukan. Selain itu, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447 jamaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jamaah haji reguler dan 12 jamaah haji khusus.

“Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jamaah,” jelas Menag.

Formula 5BPH

Menag menjelaskan, sukses haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.

Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata erata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag. []