OPOSISI BURKINA FASO DAN UNI AFRIKA TOLAK MILITER BERKUASA

Burkina Faso seru masyarakat berdemo pada Ahad tolak militer. (Foto: EPA)" width="300" height="198" /> Partai oposisi Burkina Faso seru masyarakat berdemo pada Ahad tolak militer. (Foto: EPA)

Ouagadougou, Burkina Faso, 9 Muharram 1436/2 November 2014 (MINA) – Partai oposisi Burkina Faso dan Uni Afrika menyatakan menolak pengambilalihan kekuasaan pemerintah oleh tentara setelah pengunduran diri Presiden Blaise Compaore.

Koalisi partai-partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil bertemu Sabtu malam dan mengeluarkan pernyataan “pengambilalihan militer suatu penyitaan kedaulatan rakyat”, Al Jazeera yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.

“Kemenangan milik rakyat, dan tidak bisa direbut oleh tentara,” koalisi partai-partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil mengatakan dalam pernyataannya.

Para pejabat militer Burkina Faso sebelumnya mengumumkan, militer mendukung Letnan Kolonel Isaac Zida, Wakil Komandan Pengawal Elit Presiden, sebagai kepala negara sementara.

Baca Juga: Pesawat Kargo Kenya Kecelakaan di Somalia, Seluruh Awak Tewas

Presiden Compaore mengundurkan diri pada Jumat setelah dua hari demonstrasi terhadap usahanya mengubah konstitusi untuk memperpanjang 27 tahun kekuasaannya.

Setidaknya tiga orang tewas setelah pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen dan membakarnya.

Di jalan-jalan ibukota Ouagadougou, pengunjuk rasa menyuarakan kemarahannya bahwa mereka telah mengusir Compaore.

Menurut konstitusi Burkina Faso 1991, ketua parlemen harus mengambil alih kekuasaan jika presiden mengundurkan diri, dengan mandat untuk menyelenggarakan pemilihan dalam waktu 90 hari. Namun, tentara membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi.

Baca Juga: Afrika Selatan Sesalkan Pengusiran Utusannya dari AS

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin militer setelah pertemuan untuk menunjuk Letkol Zida berkuasa, mereka mengatakan bentuk dan lama transisi akan diputuskan dalam konsultasi dengan semua elemen masyarakat.

Sementara itu, dalam pernyataan yang tegas, Uni Afrika menyerukan militer untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil. (T/P001/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Uni Afrika: Pemerintahan Paralel di Sudan Ancam Pecah Belah Negara