Oposisi India Pertanyakan Diamnya PM Modi atas Krisis Kashmir

New Delhi, 6 Dzulqa’dah 1437/9 Agustus 2016 (MINA) – Anggota parlemen oposisi India pada Senin (8/8) mempertanyakan sikap diam Perdana Menteri Narendra Modi atas situasi darurat di Kashmir.

Oposisi menuntut agar pemerintah mengambil langkah-langkah politik untuk meredakan krisis, demikian Al-Jazeera memberitakannya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Di Kashmir, pasukan pemerintah India menangkap lebih dari seribu pengunjuk rasa selama dua pekan terakhir.

Inspektur Jenderal Syed Javaid Mujtaba Gillani mengatakan pada Senin, penangkapan itu dalam upaya membendung dan mengakhiri demonstrasi anti-India di wilayah Himalaya tersebut.

Baca Juga: Hongaria Cemooh Putusan ICC, Undang Netanyahu Berkunjung

Anggota parlemen menyerang pemerintah atas adanya penembakan oleh tentara kepada para demonstran yang tidak bersenjata.

Ghulam Nabi Azad, pemimpin Partai Kongres di majelis tinggi parlemen, mendesak Modi untuk mengadakan pertemuan yang nantinya para pemimpin dari semua partai politik bisa mendiskusikan dan menawarkan cara untuk merangkul warga Kashmir.

Pasukan terus menembakkan senapan untuk membubarkan kerumunan yang marah, meski ada peringatan dari Menteri Dalam Negeri India untuk meminimalkan penggunaannya.

Kelompok HAM internasional dan lokal telah meminta larangan penggunaan senapan terhadap demonstran yang menentang pemerintah India. Penggunaan senjata itu telah menewaskan sedikitnya dua orang dan mencederai mata ratusan warga sipil.

Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki

Sitaram Yechury dari Partai Komunis India (Marxist) mengecam penggunaan senapan dan mengatakan bahwa rakyat ingin tahu pandangan perdana menteri tentang krisis Kashmir.

“Diamnya Perdana Menteri mengirimkan pesan bahwa pemerintah ini tidak peduli,” kata Yechury.

Kashmir telah berada di bawah kuncian keamanan dan jam malam sejak terjadi pembunuhan terhadap seorang komandan gerilyawan populer pada 8 Juli yang memicu beberapa aksi protes terbesar terhadap kekuasaan India dalam beberapa tahun terakhir. (T/P001/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina