Yerusalem, MINA – Pemimpin oposisi Yair Lapid telah memberi tahu Presiden Israel bahwa ia dapat membentuk pemerintahan koalisi, sebuah langkah yang akan mengakhiri 12 tahun kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Lapid, pemimpin partai Yesh Atid, ditugaskan membentuk pemerintahan oleh Presiden Reuven Rivlin setelah Netanyahu kembali gagal membentuk koalisinya sendiri, setelah pemilu keempat Israel dalam waktu kurang dari dua tahun.
Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Twitter pada Rabu (2/6), Lapid mengatakan, dia telah memberi tahu Rivlin tentang kesepakatan itu, Al Jazeera melaporkan.
“Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Itu akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel,” katanya sesaat sebelum batas waktu tengah malam.
Baca Juga: Israel Halangi Evakuasi Jenazah di Gaza Utara
Lapid, mantan presenter TV dan seorang sentris sekuler, pada hari Ahad (30/5) mendapat dukungan penting dari nasionalis agama garis keras Naftali Bennett, seorang multi-jutawan teknologi yang telah memegang sejumlah portofolio pemerintah, termasuk kementerian pertahanan.
Di bawah perjanjian koalisi, Bennett dan Lapid akan merotasi peran perdana menteri, dengan Bennett mengambil jabatan itu untuk dua tahun pertama dan Lapid dua tahun terakhir.
Perjanjian tersebut masih perlu dilakukan pemungutan suara di Knesset, parlemen Israel, tempat perjanjian itu membutuhkan dukungan mayoritas sebelum pemerintah dapat dilantik.
Pemungutan suara diperkirakan akan diadakan dalam waktu tujuh hingga 12 hari, The Washington Post melaporkan.
Baca Juga: Keluarga Tahanan Israel Kecam Pemerintahnya Sendiri
Drama politik terbaru Israel menambah kesengsaraan Netanyahu, yang diadili atas tuduhan kriminal penipuan, penyuapan dan pelanggaran kepercayaan saat menjabat, beberapa tuduhan yang dibantahnya.
Setelah kehilangan jabatan perdana menteri, dia tidak akan bisa mendorong perubahan undang-undang dasar yang bisa memberinya kekebalan dan akan kehilangan kendali atas nominasi kementerian kehakiman tertentu.
Partai Likud pimpinan Netanyahu memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 23 Maret, tetapi ia tidak dapat membentuk mayoritas dengan sekutu alaminya. Partai sayap kanan Bennett yang bersekutu dengan Netanyahu, akhirnya memilih berkoalisi dengan oposisi meninggalkan Netanyahu. (T/RI-1/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jajak Pendapat: Mayoritas Warga Penjajah Israel Ingin Akhiri Perang