Kairo, 4 Rajab 1437/12 April 2016 (MINA) – Pengumuman kabinet Mesir yang mengindikasikan dua pulau strategis di Laut Merah telah diberikan kepada Arab Saudi, membuat oposisi marah.
Lawan Presiden Abdel Fattah Al-Sisi di pemilu 2014, Hamdeen Sabahi, mengecam serah terima pulau Tiran dan Sanafir yang telah direncanakan.
Menurut Sabahi, hal itu bertentangan dengan konstitusi Mesir yang melarang menyerahkan setiap wilayahnya kepada asing, demikian Al-Jazeera memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Pada akun Facebook resminya, Sabahi menegaskan, Presiden Sisi dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz harus “menarik” perjanjian yang ditandatangani pada Jumat kemarin tentang langkah-langkah untuk menentukan batas maritim.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Lima orang warga Mesir telah ditangkap ketika mereka berusaha menggelar protes di pusat kota Kairo menentang perjanjian serah terima itu
Pengacara terkemuka dan veteran aktivis HAM, Khaled Ali mengatakan, ia akan mengajukan kasus serah terima itu ke pengadilan.
Dalam sebuah statusnya di Facebook, ia meminta para ahli hukum, sejarawan dan ahli geografi untuk membantunya meneliti kasus itu.
Namun pemerintah Mesir menjelaskan, bahwa pulau-pulau itu berstatus dilindungi sementara oleh pasukan Mesir atas permintaan Raja Arab Saudi Abdul-Aziz pada tahun 1950.
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama
Sebaliknya, pihak yang menentang perubahan tersebut mengatakan bahwa perjanjian 1906 yang ditandatangani oleh Inggris dan Kekaisaran Ottoman, menandai perbatasan antara Mesir dan Ottoman yang dipegang Saudi, telah menempatkan pulau itu sebagai wilayah Mesir. (T/P001/R05)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan