“Perjanjian politik dengan Dewan Militer Transisi (TMC) memiliki banyak kekurangan dan celah yang harus ditangani untuk melindungi revolusi (Sudan),” kata CFA dalam sebuah pernyataan yang dirilis via Facebook resminya, Anadolu melaporkan.
Menurut CFA, perjanjian itu akan mengarah pada dominasi TMC dalam urusan keamanan dan militer di Sudan selama masa transisi tiga tahun.
“Kesepakatan tersebut mengabaikan tuntutan revolusi yang mencita-citakan otoritas sipil dan pemerintah teknokrat,” tambah majelis.
Selain itu, kesepakatan itu juga mengabaikan tuntutan hak FFC atas 67 persen kursi di parlemen sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yang dicapai dengan TMC.
Baca Juga: Erdogan Umumkan ‘Rekonsiliasi Bersejarah’ antara Somalia dan Ethiopia
Pada Rabu, TMC yang berkuasa dan koalisi oposisi FFC mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan di Khartoum.
Di bawah kesepakatan itu, masa transisi Sudan akan berlangsung selama tiga tahun dan diakhiri dengan pemilihan umum.
Sudan telah jatuh dalam kekacauan sejak militer menggulingkan otokrat Omar al-Bashir pada April. (T/R03/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20