Dispur, MINA – Organisasi Inisiatif Hak Asasi Manusia Rohingya pada Rabu (11/9) mendesak pemerintah India untuk membebaskan para pengungsi yang telah melakukan mogok makan sejak Senin (9/9) di sebuah kamp tahanan di Negara Bagian Assam di timur laut, beberapa di antaranya memiliki kartu pengungsi PBB.
“Mereka datang untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka tidak bersalah. Pusat Tahanan Matia sendiri menahan lebih dari 100 orang, 40 di antaranya memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Kami meminta pemerintah membebaskan mereka,” kata Direktur Inisiatif Hak Asasi Manusia Rohingya yang berbasis di India, Sabbre Kyaw Min, kepada Anadolu melalui telepon.
Ia mengatakan, hampir 1.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar telah dipisahkan dari keluarganya dan ditahan di berbagai tempat di negara Asia Selatan tersebut.
“Kami mendesak pemerintah India, lembaga peradilan, dan masyarakat internasional untuk bertindak sekarang,” katanya. “Pembebasan para pengungsi ini bukan hanya masalah kewajiban hukum, ini adalah masalah kemanusiaan.”
Baca Juga: AS Hentikan Pengiriman 130 Buldoser ke Israel
Puluhan pengungsi Rohingya dan anggota kelompok etnis Chin dari Myanmar memulai aksi mogok makan pada Senin di kamp transit terbesar di India untuk para migran ilegal di Matia, distrik Goalpara.
Selasa larut malam, Kepala Sekretaris Tambahan (Dalam Negeri) Ajay Tewary mengatakan, mereka “berharap masalah ini akan segera diselesaikan.”
Sekitar 1,2 juta warga Rohingya telah tinggal di Bangladesh sejak Agustus 2017, melarikan diri dari tindakan keras militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Sementara diperkirakan ada 40.000 warga Rohingya di India, yang tersebar di seluruh negeri. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Lanjutkan Kunjungan Kenegaraan, Presiden Prabowo Bertolak ke AS