Ormas Sipil Kanada Desak Sanksi terhadap Rezim Cina

Toronto, MINA – Organisasi masyarakat sipil memulai kampanye nasional di Toronto mendesak pemerintah Kanada menggunakan Hukum Magnitsky untuk memberikan sanksi kepada pejabat penting yang terlibat dalam penindasan hak asasi manusia.

“Adalah sangat penting bagi masyarakat internasional untuk berbicara mengenai hal ini, tidak hanya untuk menunjukkan solidaritas kepada semua orang di bawah penindasan. Itu juga untuk mengamankan 300.000 warga Kanada yang tinggal dan bekerja di Hong Kong,” kata Gloria Fung, presiden Kanada Hong Kong Link.

Aksi kampanye juga menyebutkan, termasuk pelanggaran di Turkistan Timur, wilayah Tibet di Cina, Muslim Uyghur, dan sekitarnya. Global News melaporkan, Senin (20/1).

“Ini juga tentang kepentingan keamanan Kanada dan juga nilai-nilai inti yang kita semua hargai,” ujar Fung.

Sebuah rapat umum diadakan di North York Civic Center dan melibatkan ahli Hukum Magnitsky dan para pemimpin dari Hong Kong, komunitas Uyghur dan Tibet-Kanada, yang banyak di antaranya memiliki keluarga yang terkena dampak pelanggaran HAM.

Pada 2017, Hukum Magnitsky menyebutkan, Undang-Undang dapat menuntut pelanggar hak asasi manusia global bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam upaya untuk mencegah perilaku seperti itu dengan menjatuhkan sanksi yang akan berdampak pada keuangan, bisnis, dan perjalanan.

“Hak asasi manusia adalah hal-hal yang kami junjung tinggi, juga demi kepentingan kami sebagai orang Kanada,” ujar pengacara Marcuz Kolgar, yang bekerja untuk Institut Kebijakan Publik Macdonald-Laurier.

“Kami dipandang sebagai pemimpin global tentang hak asasi manusia dan kami perlu membantu mereka,” imbuhnya. (T/RS2/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Wartawan: Ali Farkhan Tsani

Editor: illa

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.