Tel Aviv, MINA – Otoritas Keamanan Israel sangat mengkhawaturkan penolakan ratusan tenaga cadangan untuk melakukan dinas militer di Angkatan Udara, Badan Intelijen, dan unit khusus, sebagai protes terhadap rencana reformasi hukum.
Penyiaran Publik Israel Kan melaporkan, Jumat (28/7), Kepala Staf Umum, Jenderal Herzi Halevi, Panglima Angkatan Udara, Mayor Jenderal Tomer Bar, dan komandan lainnya, sedang intensif melakukan upaya untuk menjaga kesatuan barisan tentara.
Jenderal Herzi Halevi menambahkan, dia menyadari ancaman di semua lini.
Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari 500 pilot cadangan di Angkatan Udara Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menjawab panggilan untuk berdinas, jika RUU Peradilan disahkan.
Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon
Parlemen pendudukan (Knesset) memberikan suara, pada hari Senin (24/7), dalam pembacaan kedua dan ketiga, mendukung RUU “membatasi kewajaran”, dengan mayoritas 64 dari 120 anggotanya, sementara perwakilan lainnya tidak hadir dalam pemungutan suara sebagai protes.
Pemungutan suara itu, menjadi undang-undang yang berlaku meskipun ada keberatan yang meluas.
Undang-undang tersebut akan mencegah pengadilan Israel, termasuk Mahkamah Agung, menerapkan apa yang dikenal sebagai “standar kewajaran” terhadap keputusan yang dibuat oleh pejabat terpilih. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka