
Ezzat Khamis (Foto MEMO)" width="300" height="200" /> Ezzat Khamis (Foto MEMO)
Kairo, 15 Rabi’ul Akhir 1437/25 Januari 2016 (MINA) – Otoritas Mesir, Senin (25/1), mengatakan telah menyita aset senilai US$695 juta (Rp9,6 triliun) milik anggota kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) terhitung sejak Januari 2014.
Ketua komite yang ditugaskan untuk mengawasi aset IM, Ezzat Khamis, mengatakan pihaknya telah membekukan aset 1.370 anggota kelompok IM sejak akhir 2013.
“Sebanyak 105 sekolah yang (dijalankan IM) dan 43 rumah sakit juga telah disita oleh komite,” tambahnya, seperti dilaporkan The Muslim News yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Sementara itu seorang juru bicara Komite Hubungan Luar Negeri Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), Abd al Mawjud Dardiri, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa panitia yang dipimpin Khamis tidak kompeten dan FJP tidak mengakuinya.
Baca Juga: AS Tingkatkan Serangan terhadap Cabang Al-Qaeda Hurrasud-Din
Dia juga menyatakan keraguannya terhadap keaslian dokumen yang disita atau didapat komite itu. Pasalnya, kata dia, badan yang ditunjuk pemerintah tersebut muncul dua tahun setelah pembakaran markas pimpinan IM.
Dardiri mencurigai komite pimpinan Khamis tengah berusaha mendiskreditkan IM menjelang ulang tahun ke-5 gerakan revolusi Mesir yang berujung pada tumbangnya rezim Husni Mubarak, yang jatuh pada 25 Januari.
Kelompok IM merupakan pendukung Muhammad Mursi, presiden pertama Mesir yang dipilih secara bebas dan langsung.
Sejak Mursi digulingkan pada pertengahan 2013 oleh kudeta militer pimpinan Presiden Mesir saat ini, Abdel Fattah al-Sisi, anggota IM diburu, ditangkap, dan dipenjara, termasuk Mursi. Mayoritas dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang dikendalikan rezim berkuasa. (P022/P2)
Baca Juga: India Pertimbangkan Terima Duta Besar Taliban karena Alasan Tiongkok
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Trump Terkejut Atas Penolakan Mesir dan Yordania Soal Relokasi Warga Gaza