Otoritas Palestina akan Lanjutkan Koordinasi dengan Israel

Ramallah, MINA – palestina/">Otoritas Palestina (PA) akan melanjutkan koordinasi dengan Israel yang ditangguhkan sejak Mei sebagai rasa tak senang atas rencana Israel mencaplok sebagian Tepi Barat yang diduduki.

“Hubungan dengan Israel akan kembali seperti semula menyusul surat resmi tertulis dan lisan yang kami terima, yang mengonfirmasi komitmen Israel untuk perjanjian sebelumnya,” kata Hussein al-Sheikh, Menteri Urusan Sipil PA yang juga Asisten Presiden Mahmoud Abbas, melalui tweetnya pada Selasa (17/11).

Abbas mengumumkan pada Mei lalu, Palestina tidak lagi terikat oleh perjanjian yang ditandatangani dengan Israel dan menangguhkan semua koordinasi dengannya, termasuk kerjasama dalam masalah keamanan.

Menanggapi rencana palestina/">Otoritas Palestina untuk kembali berkordinasi dengan Israel, Al Jazeera melaporkan. “[Faksi Palestina] Hamas dan lainnya telah mengkritik langkah ini, mengatakan mereka akan kembali bekerjasama dengan [sebuah] kekuatan pendudukan. Maka kecil kemungkinan untuk melanjutkan pembicaraan tentang kemungkinan rekonsiliasi antar faksi Palestina, menyelengggarakan pemilihan umum seperti yang sudah disepakati sebelumnya.”

Langkah palestina/">Otoritas Palestina untuk berhubungan dengan Israel itu dilakukan ketika Israel bersiap untuk mencaplok sepertiga Tepi Barat, termasuk semua permukiman yang berjauhan, sebagai bagian dari rencana yang diumumkan awal tahun ini oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satu dari banyak kebijakan kontroversialnya yang mendukung Israel.

Palestina sebelumnya mengatakan rencana aneksasi akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin. Kesepakatan perdamaian sementara yang ditandatangani pada tahun 1990-an mencakup solusi adaya dua negara, Palestina bersama Israel.

Aneksasi ditunda pada Agustus ketika Uni Emirat Arab setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan jeda itu hanya sementara.

Bahrain dan Sudan mengikuti yang mengikuti langkah UEA, juga melanggar pan-Arab lama, yang menuntut penarikan Israel dari wilayah yang sudah diduduki secara ilegal dan penerimaan negara Palestina sebagai imbalan untuk hubungan normal dengan negara-negara Arab.

Palestina telah mengecam normalisasi ini sebagai “tikaman dari belakang” dan pengkhianatan atas tujuan mereka.

Awal bulan ini, Trump kalah dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua, ia kalah dari Joe Biden, yang akan menjabat Presiden mulai 20 Januari.

Barulah hari Selasa (17/11), kantor PM Israel Netanyahu mengatakan bahwa perdana menteri melakukan “percakapan hangat” dengan presiden terpilih AS, dalam pengakuan yang terlambat atas kemenangan Biden dari Trump, yang dekat dengan Israel. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)