Gaza, MINA – Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina menginformasikan keputusan untuk menarik pegawainya dari gerbang perlintasan Rafah mulai Senin (7/1) dan menegaskan pihaknya akan tetap melindungi kepentingan Palestina.
Keputusan ini dinilai Hamas yang menguasai Gaza sebagai tindakan yang tak dapat diterima sebagai bagian usaha Presiden Mahmoud Abbas memisahkan Gaza dari Palestina.
Dalam keterangannya, kementerian di bawah Presiden Mahmoud Abbas itu menyatakan, akan melindungi kepentingan rakyat, dan amanah menjalankan kepentingan Palestina, demikian Palinfo melaporkan yang dikutip MINA.
Beberapa waktu sebelumnya, Juru Bicara Hamas Fauzi Barhum menganggap penarikan pegawai otoriotas dari perlintasan Rafah merupakan sanksi tambahan atas keteguhan rakyat di Gaza, dan menyerukan kepada segenap faksi untuk menyelamatkan kepentingan nasional dan meninggalkan sikap diktator.
Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan
Fauzi Barhum dalam pernyataannya menegaskan, keputusan tersebut merupakan lanjutan langkah Presiden Mahmoud Abbas Abbas untuk memisahkan Gaza dari Palestina, dan menerapkan keputusan pasal-pasal ‘kesepakatan abad ini’ yang digagas Amerika dan Israel.
Dilaporkan, keputusan tersebut merupakan pukulan bagi Mesir yang telah membantu pengawasan perlintasan dan penerapan pasal rekonsiliasi nasional yang dihancurkan Abbas.
Lembaga perlintasan sipil otoritas di Ramallah menginformasikan penarikan pegawainya di perlintasan Rafah, mulai Senin ini, disebabkan klaim adanya kendali Hamas.
Otoritas Palestina menerima penyerahan perlintasan Gaza pada awal November 2017, sebagai bentuk penerapan kesepakatan rekonsiliasi di Kairo sebulan sebelumnya, namun beberapa waktu kemudian menolak menerapkan pasal-pasal kesepakatan lainnya dan menerapkan sanksi terhadap Gaza. (T/SR/P1)
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur