Ramallah, 6 Rabi’ul Awwal 1435/8 Januari 2014 (MINA) – Seorang pejabat Otoritas Palestina mengatakan pihaknya menolak tiga isu inti dalam kerangka proposal yang diajukan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.
Tiga isu utama tersebut adalah pengakuan identitas Yahudi Israel, status Al-Quds (Yerusalem), dan pengaturan keamanan masa depan, kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada harian Al-Hayat yang berbasis di London, Selasa (7/1) seperti dikutip Mi’raj News (MINA).
Pejabat Palestina itu mengatakan, dalam proposal perjanjian dengan Ramallah , Pemerintah AS menuntut Presiden Palestina Mahmud Abbas agar bersedia mengakui identitas Yahudi Israel . Abbas dilaporkan menolak menerima persyaratan tersebut dan meminta Kerry mengajukan permintaannya kepada PBB, bukan kepada otoritas Palestina.
Otoritas Palestina menginginkan agar Kerry dalam usulannya mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina di masa depan, dan mengakui Kota Tua Yerusalem sebagai sebuah entitas internasional.
Baca Juga: Tentara Israel Mundur dari Kota Lebanon Selatan
Meskipun permintaan Kerry memungkinkan tentara Israel tinggal di Lembah Yordan selama lima tahun, pimpinan Otoritas Palestina tidak menerima klausul tersebut. Kerry juga menunjukkan dalam proposalnya pemukiman ilegal Yahudi di Lembah Yordan akan ada selama mungkin – suatu usulan yang juga ditolak pihak Palestina.
Israel-Palestina mulai melakukan negosiasi ulang yang dimediasi AS sejak akhir tahun. Negosiasi yang tampaknya dipaksakan oleh negeri Paman Sam tersebut menuai pesimisme tidak hanya di kalangan masyarakat internasional, namun juga dari para pejabat Palestina di Ramallah yang sejak dimulainya kembali perundingan mengkritik skap Israel yang bersikeras dengan program pembangunan pemukiman si wilayah yang didudukinya.
Di tengah rekonsiliasi antara Hamas-Fatah yang makin intens, Kerry kembali menemui para penguasa Israel dan pergi meninggalkan entitas Yahudi pada Senin setelah empat hari pembicaraan intensif yang berakhir dengan kegagalan membujuk kedua pihak yang berseteru, pemerintah Israel dan Otoritas Palestina, untuk menerima inisiatifnya.(T/P03/EO2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB Adopsi Resolusi Dukung UNRWA dan Gencatan Senjata di Gaza