Pakar: Jangan Biarkan Kaum Kapitalis Bebas di Indonesia

Jakarta, 6 Dzulqa’dah 1437/9 Agustus 2016 (MINA) – Pengamat Ekonomi, Dr. Revrisond Baswir meminta pemerintah untuk tidak menutup mata dengan membiarkan kaum kapitalis bebas beroperasi di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat diskusi kebangsaan bertema ‘Arah Pembangunan Ekonomi Nasional; Pandangan Kritis Perspektif Ideologi Kerakyatan’ yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Selasa (9/8).

“Pemerintah seharusnya tidak membiarkan sistem ekonomi kapitalis merajalela di Indonesia. Apakah kita mau merdeka sementara sistem kapitalis merajalela. Padahal, sistem kapitalis tidak akan pernah membuat rakyat sejahtera,” kata Revrisond.

Dikatakan Revrisond bahwa sistem ekonomi kapitalis sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Menurut dia, sistem ekonomi kapitalis itu di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar.

“Sistem kapitalis juga membenarkan pemilik modal untuk melakukan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, bagaimana rakyat mau sejahtera?,” ujar Ekonom Senior Univ. Gajah Mada (UGM) itu.

Dengan prinsip tersebut, kata Revrisond, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama.

“Sistem kapitalis itu bukan saja masuk di era 67 atau era 98, tetapi jauh sebelum Indonesia merdeka. Sistem kapitalis adalah wajah dari kolonialisme,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyayangkan ada pihak pihak tertentu yang justru menggunakan berbagai cara untuk menabrak Pasal 33 ayat 2 tentang cabang-cabang vital yang seharusnya dikelola oleh pemerintah malah dikelola oleh non-pemerintah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

“Dalam menjalankan perekonomian juga ada aturannya, tapi ada pihak-pihak yang tidak menghiraukan itu. Ini kan malah jadi masalah dan merugikan rakyat, karena aturan sesungguhnya untuk kesejahteraan bersama, bukan pribadi,” jelasnya.

Revrisond menyarankan para pembuat kebijakan untuk kembali pada Pancasila, khususnya sila kedua ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. “Kedaulatan rakyat harus juga melingkupi kedaulatan ekonomi. Ekonomi juga harus demokrasi, merata seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kapitalis,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Muhammadiyah, Busyro Muqoddas dalam sambutannya mengatakan bahwa arah ekonomi Indonesia saat ini lebih mendukung kapitalisme dan melenceng jauh dari ekonomi kerakyatan.

“Seperti bisa kita lihat bersama saat ini, banyak warung kelontong mati karena banyaknya warung berjejaring yang muncul dengan tidak mengindahkan aturan. Seperti ada pihak yang mendesain,” ujar Busyro saat membuka acara tersebut.

Hadir pada kesempatan itu, beberapa tokoh Indonesia yaitu Menteri Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan wakilnya Saut Situmorang, serta Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang. (L/P011/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)