Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pakistan Desak AS Cabut Sanksi Iran yang Terkena Corona

Ali Farkhan Tsani - Ahad, 22 Maret 2020 - 08:26 WIB

Ahad, 22 Maret 2020 - 08:26 WIB

3 Views

Islamabad, MINA – Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mendesak AS untuk mencabut sanksi “tidak adil” terhadap Iran, yang saat ini sedang berkutat melawan pandemi virus corona.

“Saya akan menekankan dan mendesak masyarakat internasional untuk mencabut sanksi terhadap Iran,” kata Khan pada konferensi pers di Islamabad, pada Jumat (20/3) mengenai wabah coronavirus.

“Sangat tidak adil mereka berurusan dengan wabah besar di satu sisi, dan di sisi lain mereka menghadapi sanksi internasional,” kata Khan kepada wartawan.

Aisha Farooqui, juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Presiden Iran Hassan Rouhani sebelumnya telah mengirim surat kepada Khan untuk meminta bantuan Islamabad di tengah wabah corona.

Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu

Pakistan memiliki posisi berprinsip bahwa sanksi sepihak terhadap Iran harus dicabut. PM Imran Khan dan Menteri Luar Negeri Mahmood Qureshi keduanya secara terbuka menyatakan ini,” tambahnya.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada akun twitternya, sanksi AS terhadap negaranya “tidak akan meruntuhkan”.

Iran memiliki hampir 20.000 kasus koronavirus yang dikonfirmasi, dengan 1.433 kematian.

Ketegangan meningkat pada Januari setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pembunuhan jenderal Iran Qassem Soleimani, yang mendorong Iran untuk membalas menyerang pasukan AS di Irak beberapa hari kemudian. (T/RS2/P1)

Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda

Internasional
Amerika
Amerika
Dunia Islam
Amerika
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, Jumat (08/11/2024), dengan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. (Foto: BPMI Setpres)
Asia