Pakistan Desak PBB Segera Implementasikan Resolusi tentang Kashmir

Islamabad, MINA – Bersamaan dengan peringatan Hari Solidaritas Kashmir pada Sabtu (5/2), Pakistan meminta PBB untuk memastikan implementasi resolusi yang telah lama tertunda di lembah yang disengketakan tersebut

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan Sekretaris Jenderal PBB, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyoroti situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan yang memburuk di Kashmir yang dikelola India. Ia menggambarkan sebagai ancaman berkelanjutan untuk perdamaian dan keamanan di Asia Selatan.

“Dalam suratnya, Menteri Luar Negeri telah menggarisbawahi bahwa semua tindakan ilegal dan sepihak yang diberlakukan oleh India di IIOJK (Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir) sejak 5 Agustus 2019, termasuk upaya untuk mengubah struktur demografi wilayah yang diduduki, merupakan tindakan yang pelanggaran hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan terkait, serta Konvensi Jenewa ke-4,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri seperti dikutip dari Anadolu Agency.

“Surat itu mencatat bahwa penolakan India untuk mengizinkan akses tak terbatas ke Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) untuk melakukan penyelidikan independen adalah respons khas oleh rezim pendudukan yang represif untuk menghindari pengawasan atas ekses mereka,” tambah pernyataan tersebut.

Pakistan juga menegaskan hubungan damai dengan semua tetangganya, termasuk India, Qureshi mengamati bahwa penyelesaian adil dari perselisihan Jammu dan Kashmir sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan.

Demonstrasi diadakan dan rantai manusia dibentuk di seluruh Pakistan serta Azad Kashmir untuk mengekspresikan solidaritas dengan warga Kashmir pada Sabtu (5/2).

Sebagai hari libur nasional, hari itu dimulai dengan doa khusus di masjid-masjid untuk pembebasan Kashmir. Mengheningkan cipta selama satu menit dilakukan di seluruh negeri pada pukul 10 pagi waktu setempat (0300GMT).

Rantai manusia terbentuk di jalan yang menghubungkan ibu kota Islamabad ke Kashmir yang dikelola Pakistan.

Di Islamabad, upacara kunci setelah rapat umum diadakan di dekat gedung parlemen, yang juga dihadiri oleh Presiden Arif Alvi.

Pakistan dan bagian yang dikuasainya dari lembah yang disengketakan secara resmi telah merayakan Hari Solidaritas Kashmir pada 5 Februari setiap tahun sejak 1991 untuk mengekspresikan solidaritas dengan orang-orang Jammu dan Kashmir. (T/RE1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)