Pakistan Menentang Normalisasi dengan Israel

Islamabad, MINA – Politisi, organisasi, dan warga Pakistan menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas langkah-langkah dalam beberapa bulan terakhir oleh beberapa negara mayoritas muslim Arab dan Afrika untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel.

Hubungan di belakang layar antara negara-negara Teluk, terutama Uni Emirat Arab (UEA), dan Israel diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 13 Agustus. Trump juga mengumumkan bahwa Bahrain telah mencapai kesepakatan serupa dengan Tel Aviv pada 11 September, dan Sudan juga pada 23 Oktober.

Kepada Anadolu Agency, Mushtaq Ahmad Khan, anggota Senat dari partai politik Jamaat-e-Islami Pakistan, mengatakan: “Saya pikir ini bukan normalisasi, ini adalah pendudukan.”

Memperhatikan bahwa AS ingin menjadikan Israel “negara yang kuat di kawasan itu,” Khan mengatakan Washington membantu Tel Aviv memenuhi “tujuan strategisnya.”

Menggambarkan Israel sebagai “negara ilegal,” kata Khan: “Mereka menduduki tanah warga Palestina yang tidak bersalah, terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia melanggar semua norma, aturan dan regulasi internasional.”

Khan mengatakan, “pendekatan hegemonik” Israel adalah ancaman bagi orang-orang di kawasan itu, Timur Tengah, untuk mencapai perdamaian masa depan.

Mantan Menteri Dalam Negeri dan Ketua Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), Ahsan Iqbal mengatakan, normalisasi harus dikaitkan dengan solusi masalah Palestina.

“Seharusnya tidak ada kompromi sampai hak-hak Palestina diakui,” tambah Iqbal.

Sabir Abo Maryam, Kepala Yayasan Palestina Pakistan mengatakan, pengakuan Israel oleh negara-negara Arab adalah bagian dari apa yang disebut rencana perdamaian untuk Timur Tengah, yang dijuluki “Kesepakatan Abad Ini” oleh Presiden Trump.

Menunjuk rencana ini bertujuan untuk menghilangkan masalah Palestina, Maryam mengatakan AS dan sekutunya ingin melemahkan Palestina sehingga tidak akan dapat berperang melawan Israel.

Ia menggarisbawahi bahwa pengakuan negara-negara Arab terhadap Israel memiliki arti tidak hanya bagi kawasan itu, tetapi juga bagi Pakistan, karena mereka yang telah meninggalkan masalah Palestina akan melakukan hal yang sama pada masalah Kashmir.

“Pakistan tidak mengharapkan bantuan dari negara-negara ini, bahkan di Kashmir, kata Maryam. (T/R4/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)