Islamabad, MINA – Pemerintah Pakistan memanggil Kuasa Usaha India Suresh Kumar ke Kantor Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Rabu (9/2).
Dikutip dari The Hindu News, pertemuan itu sebagai bentuk mengekspresikan “keprihatinan yang ekstrem” atas larangan siswa perempuan mengenakan jilbab di Karnataka, India.
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan yang dikeluarkan di Islamabad, Kumar diminta untuk menyampaikan bahwa melarang siswa mengenakan jilbab adalah “tindakan tercela”.
Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa pemerintah India harus memastikan “keamanan” perempuan Muslim di India, merujuk pada video seorang siswa yang mengenakan burkha, yang dilecehkan oleh sekelompok pria di kampusnya di kota Mandya.
Baca Juga: ICC Perintahkan Tangkap Netanyahu, Yordania: Siap Laksanakan
Pemerintah Pakistan juga khawatir dengan keheningan yang memekakkan telinga dari kepemimpinan BJP dan tidak adanya tindakan nyata terhadap para pendukung Hindutva, yang secara terbuka menyerukan genosida Muslim di Dharam Sansad yang baru-baru ini diadakan di Haridwar, Uttarakhand.
“Juga ditekankan bahwa Pemerintah India harus memenuhi tanggung jawabnya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelecehan terhadap perempuan di Karnataka, dan mengambil langkah-langkah yang memastikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan perempuan Muslim,” jelas pernyataan itu.
Pakistan mendesak Diplomat India itu untuk mengesankan Pemerintah India agar mengambil tindakan segera terhadap para pelaku dan pendukung kekerasan anti-Muslim di negara bagian Assam, Tripura, Gurugram dan Uttarakhand di India dan membawa keadilan bagi para korban Kerusuhan Delhi.
Pakistan juga menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OKI, terutama bidang Hak Asasi Manusia (HAM) mereka, agar menyadari tingkat Islamofobia yang mengkhawatirkan di India, dan memenangkan otoritas India untuk mencegah pelanggaran HAM sistematis terhadap minoritas di negara India. (T/R6/RI-1)
Baca Juga: Iran dan Arab Saudi Tegaskan Komitmen Perkuat Hubungan di Bawah Mediasi Tiongkok
Mi’raj News Agency (MINA)