Pakistan Pelajari Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah

Jakarta, MINA – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menerima delegasi dari Pakistan, dalam rangka menggali informasi seputar pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah.

Bekerjasama dengan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA)-Advancing Quality Alternative Learning (AQAL) Project di Pakistan, mereka berencana melakukan benchmarking di pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada diwilayah Bandung Jawa Barat. Kunjungan mereka dijadwalkan berlangsung tiga hari, 13 – 15 Maret 2019.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Ahmad Zayadi menyambut baik kegiatan benchmarking yang diinisiasi JICA dalam upaya melihat pendidikan kesetaraan yang telah dilakukan seribu lebih pesantren salafiyah di Indonesia.

“Yang di Bandung nanti itu adalah salah satu contoh layanan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pesantren,” ujarnya, Senin (11/3). Demikian keterangan Kemenag yang dikutip MINA.

Zayadi menjelaskan, pendidikan kesetaraan di pesantren salafiyah melayani kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal.

“Jadi, melayani yang belum terlayani,  reach the unreach, menjangkau yang selama ini belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Penasihat JICA-AQAL Pakistan Chiho Ohashi menjelaskan, Pakistan merupakan negara terbesar kedua setelah Nigeria, terkait angka putus sekolah. Data sampai saat ini, setidaknya ada 22,8 juta jiwa anak putus sekolah dengan rentang umur 5 – 16 tahun. Tingkat buta aksara untuk di atas usia 10 tahun ke atas juga sangat besar.

“Dan ini terus meningkat setiap tahunnya,” kata Chiho.

Chiho berharap, kunjungan studi ke Indonesia ini bisa meningkatkan pemahaman stakeholders terkait penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagai pendidikan alternative yang berkualitas di Pakistan.

“Untuk itulah kunjungan ini dirancang untuk belajar membuat kebijakan, standar kurikulum secara efisien pada usia sekolah dasar dan menengah,” tuturnya.

Chiho menilai Indonesia memiliki pengalaman yang banyak dalam pendidikan non-formal dengan inisiatif dan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah Indonesia. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)