Pakistan Peringati Hari Hak Penentuan Nasib Sendiri Untuk Kashmir

Karachi, MINA – Unjuk rasa dan seminar diadakan di seluruh Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan untuk memperingati Hari Hak Penentuan Nasib Sendiri (Plebisit) Kashmir pada Selasa (5/1).

Pada 5 Januari 1949, PBB berkomitmen bahwa perselisihan Jammu dan Kashmir akan diputuskan melalui pemungutan suara yang bebas dan adil.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dalam serangkaian tweet, mengatakan hari itu adalah pengingat bagi PBB dan negara-negara anggotanya atas “komitmen yang belum terpenuhi” kepada rakyat Kashmir.

“Meskipun menderita 73 tahun pendudukan brutal India, generasi demi generasi rakyat Kashmir tetap teguh dalam menuntut hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana dijamin kepada mereka di bawah Piagam PBB dan oleh DK PBB,” katanya.

Baca Juga: Kota New Delhi Diselimuti Asap Beracun, Sekolah Diliburkan

Pakistan, katanya, berdiri “dengan tegas” bersama orang-orang Kashmir dalam perjuangan mereka untuk kebebasan dari “tirani salah satu pekerjaan yang paling kejam, tidak manusiawi dan ilegal dalam sejarah modern”.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan Pakistan adalah bagian dari “gerakan penentuan nasib sendiri” Kashmir.

Berbicara di majelis tinggi parlemen, Qureshi mengatakan Pakistan mengharapkan peran aktif Amerika Serikat dalam menghadapi penyelesaian perselisihan yang telah berlangsung lama.

“Merupakan kabar baik bahwa Joe Biden telah menyuarakan tentang cara hak asasi manusia yang diinjak-injak di (pendudukan) Kashmir, dan kami berharap dia akan terus melakukan hal yang sama di masa depan,” katanya.

Baca Juga: Ratusan Ribu Orang Mengungsi saat Topan Super Man-yi Menuju Filipina

Dia menambahkan, ada harapan jika Amerika Serikat dan Uni Eropa meningkatkan suara yang efektif untuk hak asasi manusia di Kashmir.

“Komunitas internasional harus melanjutkan dukungannya untuk kebebasan fundamental dan hak asasi manusia Kashmir dan mendesak India untuk mengizinkan PBB menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia di Kashmir yang diduduki,” ujarnya. (RE-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai