Ramallah, MINA – Pemerintah Palestina menganggap kekuatan pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas kehidupan tahanan Palestina Hisham Abu-Hawash, yang telah melakukan mogok makan memasuki hari ke-141.
Abu Hawash melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes penahanan sewenang-wenang melanggar hukum dan penolakan hak-hak dasar dan kebebasannya. Wafa melaporkan, Selasa (4/1).
“Hisyam berjuang untuk kelangsungan hidupnya, ia harus menerima perlindungan yang menjadi haknya, termasuk haknya untuk bebas dari penganiayaan,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat.
“Pemerintah Palestina menyerukan intervensi segera oleh komunitas internasional dan organisasi internasional, termasuk, ICRC dan Pihak-Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa, untuk memenuhi kewajiban mereka dan memastikan perlindungan dan kebebasan Hisyam,” bunyi pernyataan.
Baca Juga: Hamas: Palestina Harus Bersatu untuk Pertahankan Tepi Barat
Palestina lebih lanjut menegaskan kembali tuntutannya untuk pembebasan Hisyam dan semua tahanan Palestina, lanjutnya.
“Kekuatan pendudukan menggunakan penahanan massal serta penggunaan senjata dan penahanan sewenang-wenang sebagai alat penganiayaan terhadap rakyat Palestina, termasuk anak di bawah umur,” imbuhnya.
Pernyataan juga mengatakan, penguasa pendudukan menggunakan pengadilan militernya yang diskriminatif sebagai alat penganiayaan secara brutal.
Pengadilan itu secara luas diakui sebagai noda pada prinsip keadilan karena tidak memenuhi standar keadilan atau proses hukum apa pun, lanjut Kementerian Luar Negeri.
Baca Juga: Hamas Lepas Delapan Sandera, 110 Tahanan Palestina Bebas dari Penjara Israel
“Sistem pengadilan militer Israel adalah ilegal, tidak manusiawi dan harus dihapuskan,” demikian pernyataan. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sebanyak 43 Jenazah Ditemukan di Gaza dalam 24 Jam Terakhir
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur